Merdeka.com - Setelah tiga bulan, akhirnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan terjadi pada Kamis (26/1) sore di Istana Merdeka, Jakarta.

Banyak pihak menilai, hubungan kedua tokoh tersebut renggang karena Surya Paloh mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Oktober 2022.

Terbukti, pada HUT ke-11 Partai NasDem pada November lalu, Presiden Jokowi tak memberikan ucapan kepada Surya Paloh. Padahal, di HUT Partai Golkar, Partai Hanura dan Perindo Jokowi hadir langsung, bahkan mengikuti acara hingga selesai.

"Ah jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu (HUT NasDem)," kata Surya Paloh, saat diwawancarai di JCC, Jakarta, Jumat (11/11).

Tak hanya itu, menjelang akhir 2022 Presiden Jokowi getol memamerkan keakraban dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, di setiap acara presiden, Prabowo selalu hadir mendampingi.

Kemesraan tersebut dinilai bahwa Jokowi mendukung atau mengendors Prabowo sebagai capres di 2024 mendatang. Sebab, Jokowi mengatakan bahwa jatah presiden 2024 milik Prabowo.

"Kelihatannya setelah ini jatahnya (presiden) Pak Prabowo," kata Jokowi.

Dukungan Jokowi pun disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yang mana, menurut Jokowi seorang pemimpin yang memikirkan rakyatnya akan terlihat dari rambutnya.

Jokowi pun menyinggung 'rambut putih' yang disebutnya sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat.

"Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada. Ada itu," kata Jokowi, di acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11).
Sementara, Anies yang juga merupakan bakal capres malah disebut-sebut sebagai antitesa Jokowi. Meskipun begitu, Surya Paloh menilai, tak menutup kemungkinan, dukungan itu juga bakal diberikan kepada Anies Baswedan.

"Kita tunggu, kapan dikasih ke Bung Anies. Artinya kenapa? Perlu saya ingatkan, Presiden tidak hanya dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan, tapi Presiden juga sebagai Kepala Negara," kata Paloh.

Isu reshuffle

Bukan mendapatkan dukungan, Jokowi malah membuka sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Isu tersebut pun diduga akan berimbas kepada menteri-menteri dari Partai NasDem.

Hal itu terlihat dari dua partai politik yakni PDIP dan PKB yang meminta agar menteri-menteri dari Partai NasDem dievaluasi.

Saat ini, ada tiga menteri dari NasDem yang duduk di kursi kabinet. Ketiganya yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya.

Saat ditanya soal apakah reshuffle akan dilakukan pada 1 Februari 2023, Jokowi tak menjawab dengan jelas.

"Tunggu," kata Jokowi singkat saat ditanya wartawai usai meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa 24 Januari 2023.