Survei Y-Publica: 40 persen responden sebut kasus Ratna Sarumpaet skenario politik

Senin, 5 November 2018 15:20 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Survei Y-Publica: 40 persen responden sebut kasus Ratna Sarumpaet skenario politik Survei Y-Publica soal hoaks Ratna Sarumpaet. ©2018 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Lembaga survei Y-Publica merilis survei soal politik kebohongan mengancam Pemilu 2019. Landasan Y-Publica mengambil tema tersebut dari kasus hoaks yang dibuat oleh aktivitis oposisi Ratna Sarumpaet yang berimbas pada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Dalam survei kali ini tema besarnya adalah mengangkat kasus politik kebohongan yang dilakukan Ibu Ratna Sarumpaet karena isu itu sangat kuat sekali di publik," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono saat memaparkan rilis survei di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Rudi mengatakan, dampak informasi dari berita bohong Ratna Sarumpaet sangat luas di masyarakat. Dari survei Y-Publica, 48,9 persen responden mengaku mengetahui atau pernah mendengar kasus tersebut. Sementara, yang tidak mendengar dan mengetahui sebanyak 48,0 persen.

Kemudian, sebanyak 71,5 persen responden di survei Y-Publica yang mengetahui kasus itu juga mengaku mengenal posisi Ratna sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sedangkan yang tidak mengetahui 23,8 persen dan tidak menjawab 4,7 persen Ratna anggota BPN.

"Karena publik tahu Ratna bagian dari kubu Prabowo-Sandi, maka efek elektoralnya merugikan kubu tersebut," ucapnya.

Apalagi, kata Rudi, sebanyak 40,5 persen dari responden yang mengetahui kasus itu meyakini bahwa kebohongan Ratna itu bagian dari skenario politik. Yang tidak mengetahui 39,1 persen.

"Kalau kebohongan itu tidak terbongkar, tentu kubu petahana sangat dirugikan. Karena akan dianggap membungkam oposisi dengan kekerasan," jelasnya.

Rudi menambahkan, masyarakat Indonesia tidak suka dengan skenario kebohongan dalam politik. Dalam surveinya, 81,3 persen responden menyatakan bahwa kebohongan seharusnya tidak dibenarkan dalam politik. Sementara yang menyetujui kebohongan dilakukan dalam politik hanya 9,5 persen.

"Hanya 9,5 persen yang setuju, itu pun karena sudah dikuasai anggapan bahwa politik itu soal menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan," kata Rudi.

Dalam diskusinya, Rudi juga mengingatkan bahwa penggunaan politik kebohongan tengah mendunia pasca keberhasilan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat. Gaya Trump tersebut pun ditiru oleh Calon Presiden Brazil, Jair Bolsonaro hingga berhasil memenangkan Pemilu.

Jumlah sampel dari survei ini adalah 1200 responden dengan teknik survei multistage random sampling mewakili 34 provinsi di Indonesia. Margin of Error (MoE) 2,98% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data survei dilakukan pada tanggal 10-20 Oktober 2018. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini