Merdeka.com - Terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ketua umum Partai Golkar secara aklamasi pada saat Musyawarah Nasional (Munas) ke- IX di Nusa Dua, Bali, menuai kontroversi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI), menilai efek politik dari Munas itu baru saja dimulai. Dari survei yang dilakukan LSI Denny JA, sebagian masyarakat menanggapi positif dan juga negatif beberapa keputusan yang dihasilkan Munas Partai Golkar.

Peneliti LSI, Ardian Sopa mengatakan, sikap Ical yang mengumumkan tidak akan maju pada Pilpres 2019 mendatang mendapatkan respons positif sebesar 62,50% dari masyarakat. Publik menilai keputusan yang diambil Ical adalah langkah yang baik untuk masa depan Golkar.

"Sebesar 62.50 % publik menyatakan bahwa mereka mengapresiasi sikap ARB yang tak berkeinginan lagi maju sebagai capres. Dan hanya 10,30% publik yang menyatakan mereka tak mengapresiasi sikap ARB tersebut," kata Adrian, di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12).

Respons positif publik juga ditunjukan terhadap isu kepemimpinan kaum muda. Mayoritas publik pun mengapresiasi sikap ARB yang akan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mendominasi kepengurusan Golkar mendatang.

"Sebesar 61,70% publik menyatakan bahwa mereka menyambut baik sikap ARB yang berjanji akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap kaum muda untuk mendominasi kepengurusan Golkar," ujarnya.

Selain respons positif, hasil Munas Golkar Bali yang paling disoroti dan direspons negatif adalah sikap Golkar yang akan menolak Perppu pilkada langsung.

"Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka menyayangkan Munas Golkar yang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD dengan menolak perppu pilkada langsung dalam siding paripurna DPR Januari 2015 mendatang. Sebesar 82,70% publik menyatakan mereka menyayangkan sikap Golkar yang mendukung pilkada DPRD. Dan hanya 9,30 % publik yang menyatakan mereka mendukung sikap Partai Golkar tersebut," kata Adrian.

Hasil Munas Golkar yang akan menolak perppu pilkada langsung disayangkan antara lain karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya dirampas. Publik pun menilai sikap partai Golkar ini pun mengkhianati janjinya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP), khususnya Partai Demokrat dan SBY.

"Sebanyak 72,30 persen publik menilai dengan menolak Perppu Golkar adalah dinilai publik sebagai partai pengkhianat yang suka ingkar janji," tegasnya.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3–4 Desember 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Survei juga dilengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan indepth interview.