Merdeka.com - Partai Demokrat menyoroti survei Litbang Kompas mengenai setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dilantik. Hasil dalam survei itu, menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Demokrat menilai, ketidakpuasan masyarakat menjadi catatan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memperbaiki kinerjanya. Kemudian, dibutuhkan upaya percepatan mengatasi masalah di Indonesia.

"Survei Litbang Kompas bisa menjadi salah satu 'cermin' bagi pemerintahan Pak Jokowi untuk dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Tingkat ketidakpuasan rakyat yang mencapai 52,5 persen relatif tinggi sehingga dibutuhkan upaya-upaya percepatan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang melanda negeri kita tercinta," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, Rabu (21/10).

Demokrat tetap memandang bahwa dua permasalahan utama yang membutuhkan perhatian dan fokus dari pemerintah saat ini adalah meminimalisir penyebaran Covid-19. Kedua, mengatasi permasalahan ekonomi akibat dampak dari pandemi.

"Meminjam slogan dari Pegadaian, pemerintah harus mampu Mengatasi Masalah tanpa Masalah. Janganlah pemerintah menambah beban permasalahan baru seperti munculnya pertentangan rakyat atas RUU Ciptaker yang cukup kontroversial ataupun permasalahan lainnya dalam aspek demokrasi, hukum dan keadilan," tuturnya.

Untuk itu, Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono ini menyarankan agar ke depan pemerintah betul-betul dapat meningkatkan fokus, kinerja, sinergitas dan upaya yang solutif.

"Serta dapat melibatkan berbagai pihak di negeri ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan kita saat ini," tandasnya.

Hasil Survei

Diberitakan, Litbang Kompas merilis survei tepat setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dilantik. Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?'

Hasilnya ialah Sangat puas 5,5 persen , Puas 39,7 persen, Tidak puas 46,3 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen dan tidak tahu 2,3 persen.

Artinya, bila dikelompokkan ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.

Survei Litbang Kompas juga menanyakan tingkat kepuasan hal Perekonomian, Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Sosial di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dari sisi Perekonomian hasilnya adalahSangat puas 2,3 persen, Puas 40,3. persen, Tidak puas 49,7 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen, dan Tidak tahu 1,5 persen.

Selanjutnya, untuk Politik dan keamanan hasilnya Sangat puas 2,1 persen, Puas 42 persen, Tidak puas 46,7 persen, Sangat tidak puas 6 persen, dan Tidak tahu 3,2 persen.

Kemudian, di bidang Penegakan hukum hasilnya adalah Sangat puas 2,1 persenPuas 30,2 persen, Tidak puas 54,4 persen, Sangat tidak puas 10,2 persen, Tidak tahu 3,1 persen.

Terakhir, dari segi Kesejahteraan sosial hasilnya Sangat puas 3,4 persen, Puas 48,8 persen, Tidak puas 41 persenSangat tidak puas 5,5 persen dan Tidak tahu 1,3 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.