Merdeka.com - Survei nasional dilakukan untuk memotret opini publik terhadap isu masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Ade Armando menuturkan, survei dilakukan kepada 1.220 responden.

Hasilnya, mayoritas responden tidak ingin masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Hanya 13 persen yang ingin masa jabatan presiden lebih dari dua periode dengan mengubah amandemen. Sementara 13 responden tidak menyatakan sikapnya.

"Publik umumnya menghendaki agar masa jabatan presiden dua kali dipertahankan sebanyak 74 persen," kata Ade saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (20/6/2021).

Ketidaksetujuan publik atas masa jabatan presiden lebih dari dua periode juga diiringi penolakan jika Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden. Sebanyak 40,2 persen responden setuju Jokowi kembali maju sebagai capres untuk ketiga kalinya. Sebanyak 6,9 persen tidak menjawab.

"Sebanyak 52,9 persen publik tidak setuju Jokowi jadi capres ketiga kalinya," jelas Ade.

Berdasarkan hasil tersebut, Ade menyimpulkan sebagian besar publik ingin presiden tetap dua periode. Namun saat disodorkan nama Jokowi, responden terlihat goyah.

"Jadi ada efek jokowi terhadap efek publik," ucap Ade.

Survei ini dilakukan kepada responden berusia di usia 17 tahun ke atas. Margin of error rata-rata dari survei ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka, dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisi dengan mendatangi responden terpilih tersebut dan tidak ditemukan kesalahan.

Reporter: Ahda Bayhaqi dan Muhammad Radityo