Surogasi Dilarang di RUU Ketahanan Keluarga, Terancam Pidana 5 Tahun

Rabu, 19 Februari 2020 11:50 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Surogasi Dilarang di RUU Ketahanan Keluarga, Terancam Pidana 5 Tahun DPR laksanakan rapat paripurna keenam. ©2019 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - RUU Ketahanan Keluarga tengah menjadi perbincangan hangat. Beleid tersebut dianggap terlalu mengatur kehidupan privasi keluarga. RUU Ketahanan Keluarga masuk sebagai rancangan prioritas yang akan dibahas DPR bersama pemerintah tahun 2020.

Dalam RUU ini juga mengatur tentang surogasi atau dikenal dengan ibu pengganti. Surogasi hal lumrah di Amerika Serikat. Dimana perjanjian yang mencakup persetujuan seorang wanita untuk menjalani kehamilan bagi orang lain.

RUU Ketahanan Keluarga melarang hal tersebut. Apabila melanggar, bahkan bisa dipidana lima tahun dan denda Rp 500 juta. Bukan cuma perseorangan, korporasi atau rumah sakit juga bisa mendapatkan sanksi akibat praktik tersebut.

1 dari 2 halaman

Bunyi Pasal

Berikut isi pasal yang mengatur Surogasi di RUU Ketahanan:

Pasal 32
(1) Setiap Orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.
(2) Setiap Orang dilarang membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan.

Pasal 141
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan surogasi untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 142
Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain agar bersedia melakukan surogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) untuk memperoleh keturunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

2 dari 2 halaman

Tujuan RUU Ketahanan Keluarga

Anggota DPR Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid menjelaskan, semangat RUU tersebut adalah untuk perlindungan keluarga dan ketahanan keluarga yang berkualitas. Isi RUU tersebut memang banyak membawa mulai dari pernikahan, kehidupan berkeluarga, hak asuh dan sebagainya.

"Sedang dibahas di Baleg. Pendekatannya yaitu perlindungan keluarga, ketahanan keluarga, keluarga yang berkualitas," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Sodik berkilah RUU tersebut tidak mengatur hubungan privasi warga negara. Dia menyebut, misalnya homoseksual itu dianggap mengganggu masa depan umat manusia dalam basis keluarga.

"Maka selain diatur di UU lain, keluarga sebagai basic segalanya harus dilindungi. Sekali lagi keluarga adalah lembaga dasar. Semua etika moral perilaku dimulai dari keluarga. Kita harus menguatkan keluarga. Menguatkan mutu keluarga berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal-hal semacam itu (homoseksual)," katanya. [rnd]

Baca juga:
PPP Menolak Alasan Pemerintah Salah Ketik Pasal 170 Omnibus Law
Inisiator Ungkap Alasan RUU Ketahanan Keluarga Diusulkan di DPR
RUU Ketahanan Keluarga: Rumah Wajib Layak Huni dan Jamban Harus Tertutup
RUU Ketahanan Keluarga Jadi Kontroversi, DPR Janji akan Cermati Ulang
Draf RUU Ketahanan Keluarga: Donor Sperma atau Ovum Bisa Dipidana 5 Tahun
RUU Ketahanan Keluarga: Cuti Melahirkan 6 Bulan

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU Ketahanan Keluarga
  3. DPR
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini