Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK Gara-Gara Naik Jet Pribadi

Merdeka.com - Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK oleh kader senior PPP Nizar Dahlan. Pasalnya Suharso diduga telah melakukan gratifikasi dengan mempergunakan jet pribadi dalam kunjungan kerjanya ke Aceh dan Medan.

Nizar Dahlan mengatakan, penggunaan pesawat pribadi oleh Suharso tidak menggunakan dana partai atau kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi adalah pinjaman kawan-kawan. Suharso beralasan karena padatnya kegiatan di tengah terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai.

"Bahwa fakta-fakta tersebut memenuhi kualifikasi dengan tindakan pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat(1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001. Bahwa dugaan gratifikasi di atas terkonfirmasi dengan informasi di LHKPN yang dilaporkan 2018, kekayaan terlapor sebesar Rp.84.279.899,- yang karenanya tidak mungkin terlapor dapat menyewa Pesawat Pribadi, dan tidak mungkin seseorang meminjamkan pesawat pribadi, jika terlapor bukan seorang pejabat negara," katanya, Jumat (6/11).

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi bantuan carter pesawat jet yang diterima oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN, Bappenas) Suharso Monoarfa.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut terkait laporan tersebut.

"Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," katanya kepada merdeka.com, Jumat (6/11).

Selanjutnya, Ali menjelaskan, jika setelah dikaji ditemukan adanya indikasi pidana, KPK akan meneruskan dengan hukum yang berlaku.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ungkapnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi merdeka.com, Suharso enggan berkomentar. Tetapi dia siap untuk menjelaskan terkait jet tersebut.

"Saya siap jelaskan soal jet itu," kata Suharso.

Berdasarkan sumber merdeka.com, jet tersebut disewa oleh Suharso pada hari libur yaitu sabtu dan minggu. Dan orang yang melaporkan Suharso adalah kader yang gagal Gubernur Bengkulu namun, tidak mendapatkan rekomendasi.

"Pada sabtu dan minggu, dan bukan sebagai menteri," kata sumber merdeka.com

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menanggapi isu penggunaan jet pribadi oleh Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa selama konsolidasi ke daerah. Syaifullah mengatakan, penggunaan jet pribadi itu tidak menggunakan uang partai, fraksi atau kementerian.

"Penggunaan pesawat pribadi tersebut sepengetahuan kami tidak dalam bentuk carteran, tidak menggunakan dana partai, fraksi dan atau Kementerian PPN/Bappenas," katanya dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Padatnya jadwal Kepala Bappenas itu selama konsolidasi dan terbatasnya fasilitas milik partai menjadi alasan penggunaan pesawat pribadi. Alasan itu membuat kawan Suharso meminjamkan pesawat pribadi agar maksimal melaksanakan tugas partai.

"Padatnya kegiatan Pak Suharso Monoarfa dalam konsolidasi tersebut dan terbatasnya fasilitas yang dimiliki partai menyebabkan kawan-kawan beliau merasa perlu memberikan pinjaman pesawat pribadi agar mobilitas Plt Ketum PPP tersebut dapat maksimal melaksanakan tugas-tugas partai. Pemberian pinjaman pesawat pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan kementerian yang dijabat oleh Bapak Suharso Monoarfa," terangnya.