Merdeka.com - Senior Partai Demokrat Subur Sembiring menyambangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (9/6). Subur melakukan pertemuan tersebut untuk membahas SK pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang diduga bodong.

Subur menceritakan mengapa SK pengurus Partai Demokrat 2020-2025 disebut bodong kepada Yasonna. Sebab, Kongres yang mengukuhkan AHY tidak lengkap secara administrasi karena tidak ada keputusan kongres dan sebagainya.

Mendengar itu, kata Subur, Yasonna terkaget. Dia mengklaim Yasonna mendukung pernyataannya tersebut dan memberikan SK pengurus Partai Demokrat untuk digugat ke PTUN.

"Pak Yasonna bersedia memberikan SK itu untuk alat gugat," kata Subur saat dihubungi, Rabu (10/6).

Subur mengatakan, Yasonna berpendapat jika SK itu digugat bisa keluar putusan sela yang membatalkan SK tersebut.

"Bahkan beliau (bilang), itu digugat kalau Pak Subur benar itu bisa terjadi putusan sela sebelum dihadirkan saksi, bisa dibatalkan SK Menteri Hukum dan HAM," kata dia.

Yasonna, kata Subur, merasa kecolongan dengan hal ini. Subur bilang saat pertemuan itu melihat Dirjen AHU Kemenkum HAM pucat saat menemani Yasonna membahas SK Partai Demokrat itu.

Bahkan, Dirjen AHU diklaim mengakui SK tersebut seharusnya ada barcode. Ditambah, SK itu diklaim ditandatangani langsung tanpa diketahui Yasonna.

Maka itu, Subur menyimpulkan dugaan bahwa ada permainan oleh bawahannya yaitu Dirjen AHU yang tidak diketahui Yasonna. "Dirjennya gemeter mungkin terlibat dalam konspirasi AHY," kata Subur.

Dia mengatakan, paling cepat hari Jumat, 12 Juni mendatang akan mendaftarkan gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri.

"Kalau hari Jumat kalau sudah masuk sudah diterima berkas kita konpers juga," kata Subur.

Temui Luhut Panjaitan

Sejumlah politikus senior Partai Demokrat mendatangi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6). Agenda pertemuannya membahas mengenai SK kepengurusan Partai Demokrat.

Salah satu politikus senior Demokrat Subur Sembiring menyampaikan, SK Kemenkum HAM pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diklaim tidak terbit.

"Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkum HAM tidak terbit," ujar Subur kepada wartawan, Rabu (10/6).

Kepada Subur, Luhut heran dengan masalah internal Partai Demokrat. Sebab, tidak ada respon dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lantas, Subur menjelaskan, solusi internal Demokrat ini kepada Luhut. Subur menawarkan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebab, Subur menilai, Kongres V Partai Demokrat bodong. Sebab tidak ada keputusan-keputusan Kongres maupun notulensi agenda tersebut.

Karena itu, dia yakin tidak mungkin SK Kemenkum HAM dapat disahkan menteri.

"Itu kan dokumen kalau enggak ada mana bisa disahkan menteri kan. Sekarang dasar menteri mengesahkan apa?” kata Subur.

Demokrat Ungkap Manuver Subur

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan, Subur Sembiring bukan salah satu pendiri Partai Demokrat. Subur, dia sebut melakukan manuver politik dengan menemui Luhut Binsar Pandjaitan karena terancam legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD).

Ossy mengatakan, posisi Subur sebagai Plt pun sebetulnya karena mengangkat dirinya sendiri setelah berpulangnya alm Vence Rumangkang.

"Kami dengar, saudara Subur Sembiring melakukan manuver politik karena merasa terancam legalitasnya sebagai Plt Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD), walau sebenarnya beliau sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pasca berpulangnya Alm Vence Rumangkang. Selain itu, faktanya dia bukanlah salah satu pendiri Partai Demokrat," ujar Ossy dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Ossy membantah manuver politik senior Demokrat Subur Sembiring yang mengklaim SK Kemenkumham pengurus Partai Demokrat 2020-2025 tidak sah.