Merdeka.com - Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 22 Mei nanti. Rapimnas dilakukan guna memperkuat barisan menyambut Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 nanti.

Satu tahun dipimpin Setya Novanto sebagai ketua umum, internal Partai Golkar tak luput dari gejolak. Terlebih, belakangan KPK mengusut kasus mega korupsi e-KTP yang di dalamnya santer disebut nama Setya Novanto terlibat dalam mengatur proyek.

Para pihak yang berlawanan dengan Novanto pun mulai berani bersuara sumbang atas kepemimpinan Ketua DPR tersebut. Kritik pedas kerap dilakukan kader Golkar buat sang ketua umum. Misalnya saja, senior Golkar Akbar Tanjung.

"Hasil munaslub, yang saya ketahui belum didistribusikan secara total, produk munas belum diketahui anggota, kader, termasuk yang di dewan. Boleh dikatakan konsolidasi belum berjalan padahal sudah setahun," kata Akbar dalam diskusi bertajuk 'Refleksi 1 tahun Partai Golkar Kepemimpinan Setya Novanto' di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5).

Akbar Tanjung jenguk Anas ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Akbar juga menganggap, Novanto belum maksimal melakukan upaya komunikasi ke daerah-daerah untuk menyolidkan seluruh unsur partai. Sebab, hasil dari upaya Novanto itu belum terlihat hingga sekarang.

"Novanto mencoba melakukan komunikasi daerah belum lihat mempengaruhi soliditas partai, konsolidasi partai ternyata tidak," tegasnya.

"Banyak DPD I dipimpin Plt dari pusat, ini memperlihatkan belum terkonsolidasi dengan baik dan mekanisme oraganisasi. Termasuk menyebut Novanto kasus e-KTP, sudah dicekal," ujar Akbar.

Tidak cuma Akbar, seteru Novanto di Munaslub tahun lalu, Ade Komarudin juga mulai bersuara sumbang terhadap Novanto. Ade mengungkit kesepakatan mundur dari pencalonan ketua umum Golkar dan menyerahkan kursi itu kepada Novanto.

"Saya mulai rekonsiliasi itu, dengan membiarkan saudara Setya Novanto melenggang sebagai Ketua Umum. Saya tegaskan, bahwa saya masih punya banyak kesempatan ke depan untuk kembali tampil memimpin Golkar, karena saya masih lebih muda usianya dibandingkan saudara Setya Novanto. Apalagi, saudara Setya Novanto berkomitmen, bahwa kami akan berbagi tugas, saya tetap memimpin DPR dan beliau memimpin Golkar," kata dia.

Akom menegaskan, pilihan mundur dari pencalonan saat itu karena dirinya ingin mempraktikkan demokrasi yang bermartabat. Dia juga menyinggung pencopotannya sebagai ketua DPR. Padahal, antara Setnov dan dirinya sudah komit untuk saling bekerja di Golkar dan DPR.

Ade Komarudin ©dpr.go.id

"Tidak sedikit kalangan yang mencibir langkah yang saya ambil. Saya dituduh sebagai orang naif, padahal saya punya kekuatan dan kemampuan untuk terus bertarung pada putaran kedua. Apalagi akhirnya jabatan ketua DPR yang diamanahkan kepada saya toh tetap diambil, tidak sesuai dengan komitmen pada munaslub," tambah dia.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai juga mengakui, Novanto sulit melakukan konsolidasi internal. Meskipun, dia mengakui, saat ini DPP Golkar tengah melakukan evaluasi-evaluasi guna memperbaiki kinerja Golkar.

"Ini memang kesepakatan pertama yang memang sudah diwacanakan sebelum akhir 2016 harus konsolidasi semua. Ternyata emang tidak mudah, apalagi ini mengkonsolidasikan 34 tingkat provinisi kemudian 500-an tingkat II dengan berbagai macam persoalan ini kan rekonsiliasi," kata Yorrys.

Yorrys datangi fraksi Golkar ©2015 Merdeka.com/rizky

Yorrys mengklaim langkah konsolidasi di tingkat pusat relatif berhasil. Sayangnya, upaya konsolidasi belum maksimal karena pengurus dan kader di beberapa daerah masih bergejolak karena perbedaan pandangan.

"Kalau di tingkat atas ini relatif sudah bisa menerima proses walaupun ada perbedaan. Tapi kalau di tingkat bawah ini kan di tingka I dan II ini. Kalau tingkat II karena pemahamannya saja kan seperti di Lampung ada gejolak, di Kalbar Sumut dan Aceh sudah relaitf baik," terangnya.

Sejak awal kader muda Golkar Ahmad Doli Kurnia kencang mengkritik kepemimpinan Novanto. Dia menyebut kepemimpinan Novanto syarat dengan politik uang. Terlihat saat syarat mencalonkan diri sebagai calon ketum harus membayar Rp 1 miliar pada waktu itu.

"Orang mau jadi ketum partai di dunia ini bayar enggak. Baru periode kemarin saja Munaslub mau jadi ketum bayar Rp 1 miliar. Kalau pun kita ribut-ribut segala macam akhirnya dibayar boleh enggak bayar enggak apa-apa akhirnya. Akhirnya yang bayar lebih banyak dia lah yang jadi ketum," ujar Doli .

Doli menyarankan agar Novanto tiru Akbar Tanjung dalam melakukan konsolidasi internal di daerah-daerah. Sebab, kenyataannya sekarang, Novanto saat kunjungan ke daerah lebih menonjolkan kemewahan ketimbang mementingkan soliditas kader daerah.

"Makanya betul Novanto mengikuti Pak Akbar, setiap hari keliling ke daerah, tapi bentuknya charity. Tapi yang terungkap apa? Bukan konsolidasi kader. Tapi yang terungkap adalah mandi-mandi pesawat Boeing yang sekian ratus miliar itu," kata Doli.

Tak hanya itu, Doli menyoroti soal banyaknya kader partai berlambang beringin, termasuk Novanto yang diduga terlibat kasus korupsi. Masalah ini pun bertentangan dengan rekomendasi Munaslub 2016 dimana Golkar harus menjadi pelopor pemberantasan korupsi.

"Padahal salah satu rekomendasi kuat di munaslub kmarin Golkar harus mnjadi garda depan pemberantasan korupsi. Bahkan ada pakta intgritas bagi pengurus DPP. Kalau saya bilang dia tidak bisa dibrhentikan. Ya pemimpin utamanya saja bermasalah," tegasnya.