Merdeka.com - Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild didapuk menjadi tim pakar debat untuk Joko Widodo untuk sesi kedua, khususnya di bidang lingkungan. Dia mengatakan, pihaknya, nanti ingin membuat perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.

Dimana, Jokowi mempunyai rekam jejak yang lebih baik daripada lawannya. "Jokowi-Kiai Ma'ruf kan punya track record lingkungan hidup, kami ingin membuat perbedaan itu. Yang satu masih ngomong, bombastis, yang satu ini (Jokowi) sudah terjadi. Untungnya incumbent kan begitu. Cuma kita tidak mau Pak Prabowo memakai data yang salah untuk menakut-nakuti masyarakat. dan dia keluar sebagai pahlawan, enggak. Kami ingin masyarakat melihat menilai dengan benar. Siapa yang benar dan siapa yang bombastis," ucap Emmy, Kamis (31/1).

Dia menegaskan, nantinya soal pencapaian akan disampaikan. Namun, tidak akan membuat masyarakat menjadi bosan.

"Nasihat saya, rekomendasi saya adalah enggak usah terlalu detail, membuat masyarakat bosan. Gaya Prabowo itu enggak detail dan enggak ada data, tetapi dia ngomong saja. Misalnya Jakarta akan krisis air, Jakarta akan tenggelam, kan ngomongnya begitu. Tetapi enggak ngomong tenggelam karena apa, dan bagaimana solusinya, enggak ada dia itu. Di situ kita ingin bikin perbedaan," jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya juga akan menjawab tantangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), khususnya soal reformasi agraria. Salah satunya dengan menjelaskan sertifikat tanah yang kini dibagikan oleh Jokowi.

"Reformasi agraria sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Mungkin belum memenuhi target seperti yang dijanjikan. Karena masalah agraria itu rumit sekali. Reformasi agraria ini kan macam-macam. Satu reformasi administrasi agraria, administrasi tanah itu bentuk sertifikat. Dulu orang sukar sekali mendapatkan sertifikat, sekarang mendapatkan gratis," ungkap Emmy.

Selain itu, soal redistribusi lahan untuk rakyat, dia menyadari belum terjadi semuanya memang. Menurutnya, Menteri Kehutanan sudah mencadangkan, tapi belum terlaksana semuanya.

"Prosesnya lambat. Tetapi kenapa lambat? Karena pemerintah itu, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan. Jadi betul-betul diteliti. Karena kejadian zaman dulu, yang namanya hutan tanaman rakyat, yang kejadian itu pengusaha-pengusaha mengumpulkan KTP masyarakat, kemudian diajukan sebagai koperasi atau kelompok tani, tapi mereka yang dapat. Jadi sekarang harus yang berhak, jangan sampai dimanipulasi. Jadi itu sudah dilakukan, jadi punya intensi. Jadi dilakukan secara hati-hati," kata Emmy.

Sehingga, masih kata dia, ini bukan jadi hambatan yang berarti bagi Jokowi nanti.

"Enggak. Udah ada buktinya kok. Memang pemerintah itu mau hati-hati. Pengalaman dulu, mau cepat-cepat, tapi yang mendapatkan yang tidak berhak. Banyak kejadian seperti itu," tukasnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com