Merdeka.com - Pengamat politik Charta Politica, Yunarto Wijaya memandang calon pengganti Setya Novanto, baik di DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar haruslah figur yang benar-benar berbeda dari tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP tersebut. Kriteria pertama, dia tidak memiliki latar belakang kasus hukum korupsi. Kedua, bukan kepanjangan tangan atau orang dekat Novanto sendiri.

Pria yang akrab disapa Toto ini enggan berspekulasi siapa nama yang cocok menggantikan. Ia serahkan hal tersebut ke internal partai berlambang pohon beringin itu asalkan sesuai dengan dua kriteria tersebut.

"Silakan kemudian mereka melakukan kompromi di panggung belakang tapi kriteria antikorupsi, bukan perpanjangan dari ketua umum lama membangun dan mempunyai niat membangun citra baru dari DPR dan Golkar yang menurut saya sudah buruk," ujar dia ketika diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Kriteria tersebut, menurut dia, diperlukan sebab pergantian ketua umum Golkar maupun ketua DPR memiliki konsekuensi terhadap publik. Korupsi telah menjadi sorotan utama publik. Perbaikan citra dengan lepasnya jeratan kasus korupsi dinilai perlu dalam pergantian Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.

Hal itu sendiri menyangkut masalah elektoral partai Golkar. Partai berlambang beringin itu bermodalkan infrastruktur dalam menggaet pilihan. Menurut Yunarto, infrastruktur itu datang dari bagaimana partai golkar memiliki kader yang luas dan kokoh dari segi tingkat daerah maupun tingkat pusat. Keterpilihan mereka berdasarkan pemilih tetap yang sudah terbentuk.

Namun hal itu tidak lagi berlaku lantaran tidak ada tokoh yang bisa menarik suara Golkar. Buktinya dengan kasus Novanto, elektabilitas Golkar cenderung menurun. Penggantian menjadi figur yang lepas dari bayang-bayang Novanto perlu untuk perbaikan citra partai.

Serta persepsi publik terhadap DPR. Tugas utama ketua DPR baru adalah bagaimana dia bisa mengubah citra DPR dalam dua tahun belakangan. Karena itu perlu sosok segar yang menggantikan Novanto yang kini menjadi tahanan KPK.

"Bagaimana sosok segar adalah sosok yang tidak dianggap mewakili salah satu fraksi, tidak punya kontroversi secara hukum, sosok yang tidak punya kontroversi di mata teman-teman NGO, media, publik. Ketika dimulai dari situ menurut saya kita sudah memiliki harapan," ujarnya.

Hal sama juga diamini aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz. Hasil penelusuran ICW dalam 18 bulan terakhir, ada 16 kader Golkar tersangkut korupsi. 3 dari DPR, 5 DPRD, 7 Kepala Daerah dan 1 kader organisasi sayap Golkar. Sebab itu, Golkar dalam merekomendasikan nama perlu yang benar-benar lepas dari kasus korupsi.

"Golkar harus selektif mencalonkan ketua DPR menggantikan Setya Novanto," kata Donal.