Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi kediaman Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (12/3). Rombongan PKS dipimpin oleh presidennya, Sohibul Iman tiba di Puri Cikeas, Bogor sekitar pukul 19.00 WIB, dan keluar sekitar pukul 20.48 WIB.

Dalam acara itu, Sohibul Iman mengatakan, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai ambang batas presiden dan parlemen atau presidential threshold serta parlementary threshold.

Dia mengungkapkan, dalam pembicaraan tersebut SBY menginginkan ambang batas parlemen hanya nol persen.

"Pak SBY secara pribadi menginginkan nol persen. Tetapi saya katakan, pak kalau nol persen memungkinkan banyak partai yang sengaja dibuat hanya untuk Pilpres saja, sehingga capres akan banyak sekali," katanya di Gerbang Puri Cikeas, Bogor, Kamis (12/3).

PKS justru mengusulkan agar presidential threshold sama dengan usulan ambang batas parlemen, yakni antara empat hingga lima persen.

"Sehingga saya katakan Pak empat sampai lima persen itu yang paling tepat. Kalau empat sampai lima persen, representasi keragaman Indonesia itu terwakili oleh partai," ujar Sohibul.

Dengan asumsi ambang batas parlemen tersebut, dia menjelaskan, maka sekitar delapan hingga sembilan partai yang ada di parlemen.

"Delapan, sembilan, sepuluh partai itu cukup merepresentasi. Tapi kalau lebih tinggi lagi (ambang batasnya) mungkin partai hanya enam, lima itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia," jelas dia.

Sohibul menceritakan bahwa antara pihaknya dan SBY memang sepakat akan penyederhanaan partai. Namun begitu, penyederhanaan itu tidak harus menghilangkan keterwakilan masyarakat Indonesia yang begitu banyak di parlemen.

Asumsi SBY

Menurut Sohibul bukan tanpa alasan SBY mengusulkan presidential threshold sebesar nol persen. Kata Sohibul, asumsi SBY dengan jumlah tersebut adalah berawal dari fakta bahwa pemilu akan disertakan.

"Kalau disertakan itu logikanya (presidential threshold) harus nol, itu juga saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun yang lalu. Mood rakyat di saat pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda. Jadi harus nol," tandasnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com