Merdeka.com - Ketua Tim Ekonomi Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah sudah banyak melakukan pembicaraan dengan dewan pengupahan. Isi pembicaraan itu terkait upah minimum para buruh yang selalu menjadi alasan para buruh melakukan aksi demonstrasi.

"Kita minta di perusahaan masing-masing bicara lah dengan buruhnya. Apa yang bisa dinaikkan, naik BBM kita bilang uang transportasinya dinaikkan. Tapi kan yang demonstrasi ini kan kita juga pusing, kita bingung juga. Mereka itu sebenarnya kan sudah ada di dalam dewan pengupahan. Mereka terwakilkan, di situlah kompromi-kompromi terjadi," jelas Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Sofjan menilai, angka-angka yang disampaikan para buruh sebagai dasar tuntutan upah minimum, sudah melewati angka standar hidup layak. "Sedangkan dulu dalam keputusan kita, hidup layak itu harus dibarengi produktivitas yang tinggi. Sekarang hidup layak sudah terlewati, ditambah lagi item-itemnya jadi 80 items," ungkap Sofjan.

Menurut Sofjan, perihal upah, harus dibicarakan dengan perusahaan masing-masing. "Kita juga tidak mau upah dinaikkan karena demo-demo. Kita minta ke pemerintah, upah harus dibicarakan di perusahaan masing-masing. Harus kita bedakan juga, upah capital intensif yang bisa bayar mahal, dengan upah yang UKM dan labor intensif itu," ucap Sofjan.

Sebanyak 95 persen perusahaan di Indonesia, menurut Sofjan, merupakan perusahaan labor intensif dan UKM yang tidak bisa membayar mahal pegawainya. "Kita enggak bisa dorong mereka, yang bisa bayar yang besar-besar. Yang kecil-kecil jadi korban. Ini enggak boleh dikorbankan menurut saya," imbuh Sofjan yang juga merupakan Dewan Pembina Apindo.

Demo yang terjadi berulang kali dalam beberapa tahun belakangan ini, menurut Sofjan sudah melewati batas. Menurutnya, apabila para buruh tidak bisa berdiskusi dengan pemilik perusahaan, maka jalan terbaik adalah mencari perusahaan lain untuk bekerja ketimbang melakukan aksi demonstrasi yang keluar batas.

"Mereka bekerja kan melamar kepada kita, kita enggak paksa mereka kerja di kita. Jadi jangan caranya begitu. Karena pemerintahan sebelumnya lemah, naik upah bukan karena produktivitas naik, karena demo-demo naiknya," jelas Sofjan.