Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa pendaftaran untuk bakal calon Kepala Daerah yang ingin mengikuti Pilkada seretak pada bulan Desember mendatang. Perpanjangan pendaftaran didahului dengan masa sosialisasi selama tiga hari pada 6-8 Agustus.

Adapun tujuh daerah yang akan dilakukan perpanjangan pendaftaran adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan berusaha mencari calon pesaing yang calon tunggal di daerah sekitar Jawa Timur. Dia pun segera akan mengajukan calon Kepala Daerah untuk mendaftarkan diri mengikuti Pilkada serentak.

Namun soal calon tunggal Risma-Wisnu dalam Pilwalkot di Surabaya, ia sudah mendatangi pesaingnya yang batal mendaftar yaitu Dhinam Abror dan Haries. Menurut pria yang akrab disapa Pak de Karwo ini, pasangan Dhinam Abror menghilang pada saat pendaftaran lantaran tak diizinkan oleh orangtuanya.

"Yang lama nanti saya datangi. Kan baru tadi malam pengumumannya KPU, baru koordinasi ini dan telepon sekretaris saya, pak Abror akan saya tanyakan lagi. Wakilnya yang memang enggak boleh sama orangtuanya, enggak mau," kata Soekarwo di sela-sela acara Kongres III Persatuan Alumni GMNI di Jakarta International Expo, Jakarta, Jumat (7/8).

Namun, politikus Demokrat ini enggan memberikan calon pesaing calong tunggal di daerah Jawa Timur. Dia pun menjawab diplomatis terkait pesaing calon tunggal yang dianggap sebagai cuma boneka.

"Boneka itu kan tidak bernapas. Ini berkeringat ini," kata dia.

Lanjut dia, pihaknya akan berkonsolidasi pada berbagai Partai Politik untuk mencari solusi calon tunggal ini. Dia pun membantah dalam Pilkada serentak tak ada Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Selain itu, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak memberikan instrukasi pada dirinya. "Diserahkan ke provinsi. Saya yang kemudian akan koordinir. Hanya KPU beri ketentuan harus rekomendasi Pengurus Pusat," tukas dia.