Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Utang, Berkarya Nilai BUMN Harus Jadi Solusi Bukan Beban Rakyat

Soal Utang, Berkarya Nilai BUMN Harus Jadi Solusi Bukan Beban Rakyat politikus berkarya rahmat. ©2018 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Cawapres Sandiaga Uno mengkritik utang BUMN yang mencapai Rp 5 ribu triliun. Dia mengingatkan, BUMN bukan milik penguasa. Dia juga tak ingin BUMN digunakan untuk kepentingan politik.

Senada dengan Sandiaga, Partai Berkarya ikut menyoroti jumlah utang BUMN. Sebab, BUMN harusnya dibentuk sebagai solusi, bukan malah membebani rakyat dengan jumlah utangnya yang besar.

"Keberadaan mereka harus menjadi solusi bagi berbagai persoalan rakyat. Jangan justru, kebijakannya hanya menambah beban hidup rakyat konstituennya," kata Politikus Berkarya Rahmat kepada wartawan, Kamis (13/12).

Rahmat menambahkan, tugas pokok pejabat publik bukan menambah penderitaan rakyat. Dengan adanya inflasi saja, kata dia, rakyat sudah menjerit.

Belum lagi, soal pencabutan subsidi yang langsung dirasakan rakyat kecil. Janji kesejahteraan dinilai belum merata di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

"Apalagi, ditambah beban hidup karena utang dan bunga yang bersumber dari pencabutan subsidi dan fasilitasnya, penarikan dana investasi jangka panjang milik rakyat, dan kenaikan harga-harga tarif pelayanan utilitas publik. Seperti transportasi, listrik, komunikasi, dan kenaikan retribusi pajak-pajak atas aset milik rakyat seperti PBB dan BPKB yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan penghasilan perkapita. Ini bukti janji kesejahteraan belum merata," kata Caleg Berkarya Dapil Sumsel II itu.

Menurutnya, utang berakibat devisa tersisa menipis akibat beban bunga, kupon, biaya, komisi, diskonto, provisi dan cicilan-cicilan dari tiap jenis utang. Dia memberi contoh, bridging loan dari PT (SPV) khusus berjaminkan pencairan APBD.

"Begitu juga dari sisi BPK dan BPKP harus obyektif bertindak menekan utang yang tidak mendesak demi keadilan sosial. Ini demi kerakyatan dan hukum tata negara yang berlaku. Jangan sampai, nantinya, utang-utang tersebut diambil-alih KPK atau Kejaksaan Agung jika terendus memiliki modus merugikan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia," tegas Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya (PBPB) ini.

Sebelumnya, utang BUMN terungkap dalam rapat Komisi VI DPR. Dalam rapat itu, terdata ada 10 BUMN dengan utang terbesar. Mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, BUMN tersebut diakuinya masih memiliki kesanggupan membayar utang dengan aman. Menurutnya, kondisi utang perusahaan negara yang telah menyentuh Rp 5.271 triliun per September 2018 itu tidak seluruhnya utang riil.

"Misalnya, utang BUMN di sektor keuangan, dari Rp 3.311 triliun hanya Rp 529 triliun yang merupakan utang pinjaman. Sisanya berasal dari dana pihak ketiga (DPK) Rp 2.448 triliun, serta dari premi asuransi dan sebagainya Rp 335 triliun. Berikutnya utang riil BUMN, yaitu dari BUMN sektor non keuangan adalah 1.960 triliun," paparnya.

Artinya, lanjut dia, yang bisa disebut utang sebenarnya adalah Rp 1.960 triliun ditambah Rp 529 triliun, yaitu Rp 2.489 triliun.

Berikut rinciannya:

1. BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun2. Bank Mandiri menanggung utang Rp 997 triliun3. BNI menanggung utang Rp 660 triliun4. PLN menanggung utang Rp 543 triliun5. Pertamina menanggung utang Rp 522 triliun6. BTN menanggung utang Rp 249 triliun7. Taspen menanggung utang Rp 222 triliun8. Waskita Karya menanggung utang Rp 102 triliun9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp 99 triliun10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp 76 triliun

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Beda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu

Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.

Baca Selengkapnya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun

Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.

Baca Selengkapnya
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia

Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras

Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras

Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan

Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.

Baca Selengkapnya