Soal Pilpres 2019, PKS berikan jatah capres pada Gerindra
Merdeka.com - Gerindra, PKS dan PAN tengah bersiap menghadapi Pemilu 2019. Ketiga partai ini telah membangun koalisi di Pilkada 2018 demi menghadapi Pilpres tahun depan. Terlebih, ambang batas capres sudah ditetapkan yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional oleh MK.
Wasekjen PKS Mardani Ali Sera mengaku partainya berharap bisa mengusung capres atau cawapres sendiri nantinya. Hal tersebut akan dibahas dalam sidang Majelis Syuro yang dilakukan pada 13 Januari nanti.
"Ya partai tentu ingin mengajukan calon internal, karena itu PKS berjuang akan mengajukan calon dari kader sendiri. Kalau siapanya tunggu keputusan majelis syuro," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/1).
Meski ingin ajukan calon sendiri, tapi PKS memahami bahwa dari perhitungan suara Gerindra yang paling besar di koalisi ini. Oleh sebab itu, Mardani memaklumi jika Gerindra yang nantinya mendapat jatah kursi capres.
Ditegaskan PKS akan dukung Prabowo jadi Capres, Mardani tak mau berspekulasi. Sebab, hal itu masih perlu dibicarakan lebih lanjut.
"Kalau melihat porsi suara, partai yang sangat mungkin ambil pos capres Gerindra, cawapres PKS dan PAN, nanti tinggal berbincang saja, karena bisa nambah (koalisinya)," kata Mardani.
Mardani berharap koalisi Gerindra, PKS dan PAN solid hingga Pilpres 2019. Tapi dia mengakui bahwa dalam politik tidak ada yang tak mungkin, semua kemungkinan bisa terjadi sampai detik terakhir.
"Di politik semua bisa berubah, politik inikan seni mengelola kemungkinan," katanya sambil tertawa.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai NasDem, Giliran PKS Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran
PKS menilai kemenangan ataupun kekalahan merupakan suatu keniscayaan dalam kontestasi pilpres.
Baca SelengkapnyaTemui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres
Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pilpres Usai, KPU Bersiap Diri untuk Pilkada 2024
KPU daerah sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang akan berkontestasi.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Ibaratkan Pilpres Perang Pandawa vs Kurawa
PDIP merepresentasikan jika Ganjar-Mahfud merupakan pihak Pandawa.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnya