Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada Asimetris. Artinya, Pilkada langsung hanya dilakukan di daerah yang memiliki indeks demokrasi tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka daerah tersebut digelar Pilkada tak langsung.

Terkait hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuh kepada Presiden Joko Widodo. Khofifah mengatakan, Jawa Timur akan melaksanakan 19 Pilkada di Kabupaten dan kota pada 2020.

"Jadi kita selalu mengkomunikasikan bagaimana Jawa Timur kondusif. Kita akan menunggu bagaimana arahan dan keputusan final dari Mendagri dan terutama adalah secara keseluruhan dari Pak Presiden," kata Khofifah di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Jamin Jatim Kondusif

Khofifah pun berharap Pilkada di wilayahnya akan berjalan dengan kondusif. Pihaknya juga mengklaim selalu mengikuti perkembangan serta kesiapsiagaan. Sebab kata dia, saat ini beberapa calon kandidat sudah memasang baliho untuk lakukan sosialisasi.

"Tapi prinsipnya adalah apakah akan dilakukan secara langsung, serentak, atau bagaimana, kami akan menunggu arahan. Tapi kami akan melakukan persiapan, kesiapsiagaannya cukup," ungkap Khofifah.

Temui Mendagri

Khofifah mengatakan, akan bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, besok (22/11) untuk membicarakan beberapa hal. Salah satunya yaitu terkait bagaimana kesiapan Pilkada agar tercipta suasana kondusif.

"Kesiapsiagaan kita bagaimana suasana Pilkada nanti semua berjalan demokratis kondusif. Pokoknya Jawa Timur guyub rukun," ungkap Khofifah.

Dia menjelaskan, dalam acara tersebut juga akan dihadiri 666 Kecamatan hingga perwakilan kelurahan desa, hingga stakeholder di Jawa Timur.

"Kita ingin bersama-sama melakukan kesiapsiagaan bagaimana proses yang kita inginkan. Kontribusi Jawa Timur, percepatan Indonesia maju," ungkap Khofifah.

Usulan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru. Karena itu, Ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris.

Jika sistem itu diterapkan maka ada dua pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan.

Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.

Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito, bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari politik uang atau pilkada berbiaya besar.

Usul itu menuai pro dan kontra dari partai politik. Ada partai yang mendukung ada juga yang tidak mendukung usulan pilkada asimetris itu.