Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Perppu Perlindungan Anak, DPR tunggu surat Presiden Jokowi

Soal Perppu Perlindungan Anak, DPR tunggu surat Presiden Jokowi Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu surat dari Presiden Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ‎ ‎

Taufik mengatakan, setelah surat tersebut diterima DPR, akan ada rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, dibahas di rapat paripurna apakah disepakati atau tidak Perppu tersebut.

"‎Mekanismenya menunggu surat presiden masuk, bahas Bamus, diumumkan di paripurna, baru dibahas dan ada paripurna sesegera mungkin. Ini penting. Secepat mungkin akan diputuskan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).

Politikus PAN ini mengakui bahwa saat ini ada beragam pandangan fraksi terkait Perppu itu. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna.

"Dinamisasinya tergantung pandangan fraksi. Semakin fraksi membentuk frame yang sama akan cepat. Kalau ada ketidaksetujuan ini jadi bagian dari dinamika," tuturnya. ‎ ‎

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, langkah Jokowi untuk memerangi kejahatan seksual anak tergolong bagus. Bahkan, dia yakin jika sebagian besar fraksi di DPR sepakat Perppu tersebut jadi undang-undang. ‎

"Mayoritas anggota DPR akan terima Perppu ini. Kebiri di sini bukan dipotong tapi disuntik. Masih manusiawi," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden

Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

Ganjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP

PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya