Soal Perppu Perlindungan Anak, DPR tunggu surat Presiden Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu surat dari Presiden Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Taufik mengatakan, setelah surat tersebut diterima DPR, akan ada rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu, dibahas di rapat paripurna apakah disepakati atau tidak Perppu tersebut.
"Mekanismenya menunggu surat presiden masuk, bahas Bamus, diumumkan di paripurna, baru dibahas dan ada paripurna sesegera mungkin. Ini penting. Secepat mungkin akan diputuskan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5).
Politikus PAN ini mengakui bahwa saat ini ada beragam pandangan fraksi terkait Perppu itu. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna.
"Dinamisasinya tergantung pandangan fraksi. Semakin fraksi membentuk frame yang sama akan cepat. Kalau ada ketidaksetujuan ini jadi bagian dari dinamika," tuturnya.
Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, langkah Jokowi untuk memerangi kejahatan seksual anak tergolong bagus. Bahkan, dia yakin jika sebagian besar fraksi di DPR sepakat Perppu tersebut jadi undang-undang.
"Mayoritas anggota DPR akan terima Perppu ini. Kebiri di sini bukan dipotong tapi disuntik. Masih manusiawi," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya