Merdeka.com - Bakal Capres dari NasDem, Anies Baswedan menyinggung menko yang ingin ubah konstitusi negara. Menurut dia, orang tersebut tidak komitmen terhadap sistem demokrasi yang telah dipilih Indonesia.

Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menegaskan, seorang Menko berani ingin mengubah konstitusi terjadi karena politik pembiaran yang dilakukan para pimpinan negeri.

"Yang tidak memperlihatkan perilaku negarawan yang bermartabat dalam menyongsong proses transisi damai dan terhormat seperti era trasisisi dari SBY ke Jokowi di tahun 2014," kata Amir saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (17/3).

Amir mendukung sentilan Anies Baswedan kepada Menko tersebut. Meskipun, dia tak menyebutkan siapa menko yang dimaksud.

"Karena itu adalah realita yang menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan masa depan demokrasi di negeri Indonesia saat ini," imbuhnya.

Amir melihat para penguasa saat ini hendak ingin menggunakan semua cara demi melanggengkan kekuasaan. Salah satunya dengan cara menyandera demokrasi.

"Para penikmat kekuasaan terkesan menggunakan semua cara dan upaya menyandera demokrasi demi untuk kelanggengan kekuasaan," kata dia.

Amir menyebut, Demokrasi Indonesia sedang sakit. Dia khawatir sejarah akan menyatat buruk demokrasi Indonesia yang terjadi jika ada pihak-pihak yang tetap ingin mengubah konstitusi.

"Ini semua terjadi dan mengindikasikan bahwa demokrasi kita sedang sakit dan menghadapi ujian sejarah yang berat," ujar Amir.

"Manakala tidak hati-hati menyikapinya dan akan recatat sebagai sejarah hitam kelam yang diakibatkan oleh karena minimnya wibawa dan kompetensi kepemimpinan nasional yang memadai seperti saat ini," tutup Amir.

Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Dia menyebut, pernyataan itu disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

Anies menegaskan, hal itu perlu dilawan sebab, demokrasi akan rusak jika dibiarkan. Melihat kondisi itu, Anies menilai seharusnya aturan main yang dibuat juga harus dihormati dan dijaga. Bila kondisi ini dijaga, optimistis kondisi bisa lebih baik ke depannya.

"Jadi tak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak maka akan rusak," ucapnya.

"Yang kita butuhkan fair play, penyetaraan kesempatan, kenetralan dari pemegang kewenangan. Kalau itu terjadi, Insyallah apa yang kita ikhtiarkan bisa laksanakan," sambung Anies.

Kendati demikian, Anies tak menyebut Menko apa yang ingin mengubah konstitusi tersebut. "Ya sudah yang saya katakan tadi itu," kata Anies.

Meski demikian, Anies tidak menyebut secara spesifik siapa Menko yang ia maksud.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com