Soal Isu Reshuffle, Gerindra Tunduk dengan Hak Prerogatif Jokowi

Selasa, 18 Februari 2020 14:07 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Soal Isu Reshuffle, Gerindra Tunduk dengan Hak Prerogatif Jokowi Jokowi bertolak ke Australia. ©2020 Setpres RI

Merdeka.com - Politisi Partai Gerinda Yan Permenas Mandenas menanggapi hasil survei yang dilakukan Indobarometer. Dalam survei nasional yang dilakukan, tingkat kepuasan publik terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi paling tinggi, yakni mencapai 26,8 persen.

Hasil bagus tersebut, juga menerbitkan kekhawatiran bahwa Prabowo bisa saja terkena reshuffle. Meskipun menurut publik, mantan Danjen Kopassus itu berkinerja baik.

Hal demikian, pernah dialami Anies Baswedan sebagai Mendikbud dulu. Juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang tidak kembali dipilih pada periode kedua kepemimpinan Jokowi.

"Soal isu reshuffle itu prerogatif Presiden. Gerindra pada prinsipnya patuh dan tunduk pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut pada hak prerogatif Presiden, soal isu reshuffle dan sebagainya," kata dia, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Presiden, kata dia, pasti memiliki penilaiannya sendiri terkait kinerja segenap anak buahnya. Sejauh ini, tegas dia, Prabowo menjalankan tugas sesuai dengan arahan Presiden.

"Pak Prabowo melakukan segala sesuatu juga berkonsultasi dengan Jokowi. Tidak melakukan segala sesuatu secara sepihak," ungkapnya.

Yan mengatakan, Prabowo selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Prabowo dinilainya akan menjalankan dengan baik tugas yang dipercayakan Jokowi padanya.

"Sepanjang ditugaskan, beliau (Prabowo) kerja. Jadi soal penilaian masyarakat itu silakan saja. Itu objektivitas dari setiap orang punya hak. Apalagi dari Indobarometer, lembaga survei dan lain lain. Prinsipnya Pak Prabowo kerja saja," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Prabowo Dinilai Beri Warna Baru

Kehadiran Prabowo di kabinet menurut dia memberikan warna tersendiri. Status Prabowo sebagai kompetitor Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, membuat sosok ketum Gerindra itu bukan menteri biasa.

"Saya pikir keberadaan beliau (Prabowo) di kabinet ini bukan sebagai seorang menteri biasa, tapi punya posisi tawar dan posisi politik yang cukup kuat untuk menyatukan masyarakat Indonesia pasca pilpres," terang Yan.

Dia menambahkan, keputusan Prabowo untuk bergabung dalam kabinet seharusnya mendapatkan apresiasi. Sebagai bentuk kedewasaan demokrasi di Indonesia.

"Kalau ada komentar miring sini sana sebenarnya orang-orang punya pemahaman politik yang sangat dangkal. Seharusnya memberikan apresiasi atas jiwa besar dan kebijaksanaan Pak Prabowo untuk bisa masuk sebagai pembantu Presiden," tandasnya.

[eko]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini