Merdeka.com - Sejumlah Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) menolak terpengaruh isu capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024 mendatang. Mereka tetap fokus dengan penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melakukan konsolidasi partai.

Hal itu diungkapkan oleh sejumlah Ketua DPD PDIP yang sedang mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10) hingga Minggu (31/10).

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan pemilu dan Pilpres 2024. Rakor ini melakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan baik di struktur, badan dan sayap partai di daerah.

"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin, Minggu (31/10).

Sementara, soal isu capres-cawapres, Muslahuddin menegaskan, seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.

Sementara, Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan, perhatian utamanya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader. Soal capres-cawapres, pihaknya menyadari bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

"Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegas Rachmat.

Berikutnya, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri menegaskan, bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan. Soal capres-cawapres, Andi memastikan Sulsel tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.

"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.

Selain itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengungkapkan, pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.

Ono menekankan, bagi kader PDIP Jabar soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Sebab, hal-hal yang disebut yang lebih krusial untuk dilakukan.

Ono menambahkan, semua pihak harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga, PDIP akan selalu belajar dari pengalaman.

Dia pun menceritakan pengalaman saat proses pilpres 2014 di mana Ketua Umum Megawati memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di enam bulan sebelum pemilihan. Tak seperti saat ini di mana sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon.

"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," tegas Ono.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah. Hal ini seperti pesan Ketum Megawati bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama.

Hal tersebut juga bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata. Namun, lewat kerja kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari.

"Itulah kunci kemenangan kita di 2024," jelas Hasto Kristiyanto.