Merdeka.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun. Sebabnya adalah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai survei ini memperlihatkan masyarakat sudah kritis.

"Merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang terbaca menjadi motor isu penambahan masa jabatan presiden dan periodisasi presiden yang bertentangan dengan konstitusi menunjukkan tingkat kritisisme masyarakat yang semakin tinggi," ujar Kamhar kepada wartawan, Sabtu (2/4).

Momentum tersebut juga penting mengedukasi masyarakat terkait pelanggengan kekuasaan pada rezim orde lama dan orde baru. Tak ada pembatasan masa jabatan presiden ayas nama konstitusi. Sehingga penguasa saat itu melanggengkan kekuasaan yang berujung pemerintahan totaliter dan diktator.

"Kita tak ingin konstitusi kita kembali pada masa kegelapan demokrasi seperti itu," sebutnya.

Kamhar mengatakan, pengalaman sejarah itu harus dipelajari agar tidak terulang kesalahan yang sama. Demokrat tegas mengingatkan Presiden Jokowi jangan sampai mengkhianati reformasi.

"Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dan tak ingin mengulang kembali kesalahan sejarah yang sama, maka pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi prioritas pada amandemen I UUD '45 tahun 1999 yang lalu sebagai mandat reformasi," kata Kamhar

Jokowi diminta bersikap tegas. Jangan agenda perpanjangan masa jabatan presiden dibiarkan. Apalagi memakai tafsir keliru demokrasi sebagai pembenaran.

"Karenanya Pak Jokowi mesti bersikap dan bertindak tegas. Jangan terus menerus membiarkan berjalannya agenda makar atau terorisme konstitusi ini. Apalagi menggunakan tafsir yang keliru terhadap demokrasi sebagai argumentasi pembenaran. Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi," pungkas Kamhar.

Sebelumnya, menurut survei SMRC, evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sampai mengalami tren negatif gara-gara isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga presiden.

Kepuasan Jokowi dari 71,7 persen pada Desember 2021 menjadi 64,6 persen pada Maret 2022. Yang tidak puas meningkat dari 25,3 persen pada Desember 2021 menjadi 32,2 persen pada Maret 2022.

"Jadi kinerja Presiden dinilai semakin memburuk. Walaupun masih mayoritas, tetapi penurunan ini sangat besar dalam satu tahun terakhir, ini yang terendah saya kira kinerja presiden dinilai oleh publik," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat pemaparan survei secara virtual, Jumat (1/4).