Merdeka.com - Airlangga Hartarto dianggap gagal memimpin Partai Golkar di Pemilu serentak 2019. Capaian Golkar di pemilu tahun ini tak memenuhi target, bahkan menurun dibanding perolehan kursi di Pemilu 2014.

Namun, Ketua Bappilu Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo melihat, turunnya suara Golkar di 2019 tak bisa disalahkan kepada Airlangga seorang diri. Sebab, dalam menghadapi pemilu, dibutuhkan kerja sama tim yang melibatkan banyak orang.

"Tidak bisa serta merta menyalahkan Airlangga, karena mendapatkan kursi DPR/DPRD ini kerja orang banyak, khusus para Caleg," terang Indra saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/5).

Indra mengungkapkan, di bawah komandonya, kerja para caleg khususnya di Sumatera luar biasa keras. Wilayah Sumatera dapat menambah 4 kursi baru, sehingga perolehan kursi DPR di Sumatera menjadi 21 untuk periode ini.

"Tahun 2014, kursi DPR-RI wilayah Sumatera adalah 17 kursi," tambah Indra.

Padahal, wilayah Sumatera adalah daerah kekuasaan koalisi parpol Prabowo-Sandiaga. Sementara Golkar mendukung Jokowi-Ma'ruf. Namun suara Golkar di Sumatera malah bertambah.

"Ini semua karena kerja Caleg pilihan Golkar. Di tengah tantangan yang begitu besar, karena wilayah Sumatera itu paslon 01 yang juga didukung Golkar perolehannya kalah dari paslon 02. Ini juga berimbas kepada suara partai Golkar di Sumatera, khususnya Sumbar, Riau dan Aceh," jelas Indra.

"Kami bersyukur kerja Caleg baik tingkat pusat dan daerah yang gigih sekali, sehingga beberapa provinsi bisa bertahan dengan perolehan 2014, dan beberapa malah mendapat kursi tambahan," imbuhnya.

Indra tak tahu pasti apa penyebab suara Golkar turun, sementara dilihat dari Sumatera justru naik. Tapi, dia menggarisbawahi, capaian Golkar tersebut tak bisa serta merta menyalahkan Airlangga.

"Mungkin wilayah tengah dan timur (suara turun). Menyalahkan Airlangga berarti juga menyalahkan kami Pengurus lainnya. Memang tantangannya berat sekali," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.