Soal Demokrat Rumah Dinasti Jokowi, NasDem Sebut Refly Jatuhkan Moral Presiden

Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menganalisa, Partai Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat. Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai, analisa Refly terlalu tendensius dan menjatuhkan moral Jokowi.

"Penilaian Refly Harun terlalu tendensius, sangat mendowngrade moral Pak Jokowi," kata Irma, Selasa (9/3).

Menurutnya, analisa tersebut bentuk penggiringan opini agar Jokowi seolah ikut campur dalam kisruh Partai Demokrat. Padahal, Irma menilai hal tersebut itu tidaklah benar.

"Saya menilai pendapat yang bersangkutan soal ini adalah bentuk penggiringan opini publik agar seolah olah nampak ada tangan Pak Jokowi Jokowi di kasus ini," ujarnya.

"Refly seolah olah ingin menggiring opini publik dengan mencocok cocok kan pendapatnya agar masyarakat yang kurang faham politik ikut menduga-duga," tambah eks anggota DPR ini.

Irma menyebut, Jokowi tidak mengintervensi adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut. Meski, belum diketahui apakah KLB Demokrat kepengurusan Moeldoko akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

"Terlepas dari apapun hasil keputusan hukum nanti terkait KLB, tidak ada hubungannya dengan Jokowi saya yakin itu," ucapnya.

Diberitakan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menganalisa terkait pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat. Menurutnya, Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowiuntuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat.

Menurutnya, Demokrat bisa menjadi tempat untuk keluarga Jokowi. Seperti menantunya, Bobby Nasution yang kini menjabat wali kota Medan. Kemudian, putra Jokowi Gibran Rakabuming yang kini menjabat walikota Solo.

"Bagi Presiden Jokowi Demokrat bisa menjadi rumah baru lagi pasca tidak menjabat sebagai presiden, tetapi karena ada dinasti politik yang sudah dibangun kita tahu ada Bobby Nasution in waiting untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara," kata dia di akun Youtubenya, Senin (8/3).

Seperti diketahui, KSP Moeldoko mencoba mengambilalih Partai Demokrat dari kepemimpinan menggunakan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut, pada 5 Maret lalu. Kepengurusan tersebut tengah didaftarkan ke Kemenkum HAM.

"Gibran untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah bahkan ada yang mengatakan DKI, tetapi saya condong ke Jawa Tengah, dan Kaesang yang menunggu untuk menggantikan Gibran di Solo untuk Wali kota," sambungnya.

Menurutnya, tiga orang ini akan menjadi ujung tombak dinasti politik Jokowi yang baru. Maka dari itu, Jokowi memerlukan rumah politik.

"Rumah itu rasanya tidak mungkin ke PDIP, karena rasanya tidak bersikap welcome. Bahkan ketika Jokowi menjadi Presiden sekalipun, bukan orang nomor satu dia partai itu, bahkan dianggap petugas partai," ucapnya.

Sementara, jika berlabuh ke PSI rasanya terlalu kecil bagi Jokowi. Sebab, partai itu belum lolos ambang batas parlemen dan belum tentu bisa lolos pada Pemilu 2024.

"Karena itu bisa jadi rumah baru bagi presiden Jokowi pasca tidak menjabat atau sebelum stepdown itu adalah Demokrat, dengan catatan bahwa penguasaan Demokrat oleh Moeldoko mulus," tuturnya.