Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, untuk isu penundaan Pemilu tidak bisa hanya berpaku pada data saja. Seharusnya banyak aspek yang menjadi pertimbangan untuk penundaan pemilu.

"Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita. Dan demokrasi adalah pertimbangan yang kita pilih, konstitusi juga," ujar Willy kepada wartawan, dikutip Kamis (17/3).

Sebagai referensi, Big Data tidak masalah dilihat sebagai pengambilan keputusan. Tetapi agar seimbang data itu juga dipadukan dengan kebijaksanaan.

Willy mengatakan, dalam berpolitik ada kebijaksanaan berlaku dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya mengiku mentah-mentah data begitu saja. Harus dikombinasikan dengan profesionalisme, integritas dan moralitas.

"Kenapa politik itu dianggap memiliki seninya, memiliki kebijaksanaan, di sana lah kebijaksanaan berlaku, tidak hanya membebek pada data semata-mata. Kita harus melihat siapa, kita harus mengatakan harus dikombinasikan antara profesionalisme dengan integritas dan moralitas," kata Willy.

Perlu Dialog Banyak Pihak Terkait Penundaan Pemilu

Penundaan Pemilu ini perlu dialog banyak pihak. Termasuk mendengar aspirasi dengan berdialog bersama masyarakat. Perlu adanya konsensus bersama untuk mengambil keputusan penundaan Pemilu.

"Prosesnya ini kan bukan sesuatu hal take it for granted, dibutuhkan benar sebuah dialog untuk menyelaraskan semua kepentingan. Ini bukan lagi masalah kalah menang, bukan masalah banyak-banyakan lagi, tapi negara ini mau diarahkan kemana, karena semua dibutuhkan dialog dan konsensus bersama," jelas Willy.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara di channel YouTube Deddy Corbuzier pada Jumat (11/3) Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data terkait keinginannya rakyat soal penundaan pemilu 2024.

"kita kan punya big data saya ini lihat ya punya big data big data itu meng-grab kira kira 110 juta, iya 110 juta macam macam facebook, kadang kadang orang main twitter, twitter itu kira kira 10 juta lah," kata Luhut.

Menurutnya, rakyat menengah ke bawah ingin kondisi hidup tenang dan lebih menginginkan ekonomi. Mereka tidak mau kondisi politik yang gaduh seperti Pilpres 2019.

"kalau menengah ke bawah itu pokoknya pengen tenang, ingin bicara ekonomi tidak mau lagi seperti kemarin kita kan sakit gigi dengar apa itu kampret, cebonglah, kadrun lah itu kan menimbulkan gak bagus," ucapnya.

Luhut Klaim Masyarakat Kritisi Dana Pemilu 2024

Dia menambahkan rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024 yang digelar serentak.

"Ya kita coba tangkap dari publik dari data data itu ya bilang kita mau menghabisi Rp 100 triliun lebih untuk milih ini keadaan begini ngapain sih ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.

Luhut melanjutkan, seharusnya aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024 dipertimbangkan partai. Sebab, masyarakat adalah konstituen partai.

"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," kata dia.