Merdeka.com - Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono merasa kubunya yang paling berhak memilih calon kepala daerah di pilkada serentak 2015. Menurut dia, Surat Keputusan (SK) Kemenkum HAM menjadi pijakannya untuk memutuskan kepala daerah.

"Atas SK (Surat Keputusan) ini, segala kebijakan di bawah kendali kepemimpinan kami. Tidak ada lagi kevakuman dalam kebijakan strategis partai," kata Agung saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat (23/3).

Agung juga akan segera melakukan konsolidasi organisasi dengan menyelenggarakan musyawarah daerah dengan mekanisme dari bawah ke atas. Agung menggarisbawahi tidak perlu lagi mempersoalkan perseteruan dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan mengajak seluruh kader untuk bersatu.

"Kami tidak henti-hentinya mengajak seluruh kader partai di pusat maupun di fraksi, untuk membangun kembali Golkar menuju kejayaan partai. Tidak perlu lagi melihat masa lalu," tutur dia.