Merdeka.com - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Sudirman Said, menjabarkan sederet upaya penjegalan yang dialami oleh bacapres Anies Baswedan. Bahkan, dia mengaku jika upaya tersebut masih terjadi sampai saat ini.

Menanggapi penjegalan tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, jika seorang pemimpin yang memiliki prestasi dan menyerap aspirasi rakyat akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama.

Namun, jika pemimpin yang tidak memiliki prestasi akan menimbulkan sebuah ganjalan yang seolah-olah hal itu menjadi ujian.

"Ketika berpolitik itu mampu menyerap aspirasi rakyat yang dituangkan dalam aspirasi kemajuan, maka itu akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama. Terjadi bounding kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian," kata Hasto, saat diwawancarai di Sekolah Partai, DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6).

"Tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian," sambungnya.

Lebih lanjut, Hasto memastikan jika partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tidak akan melakukan penjegalan terhadap pihak manapun.

Sebab, rakyat sendiri mampu menilai bagaimana kinerja seorang pemimpin. Banyak program-program yang dijalankan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terelaisasikan dengan baik.

"Sumur resapan yang tidak membawa manfaat, apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan. Rumah untuk penggemblengan anak-anak agar punya suatu kemajuan, pelebaran sungai mencegah banjir, itu tidak dilakukan," papar dia.

"Sehingga ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah," imbuh Hasto.

Sebelumnya, Sudirman Said blak-blakan soal bentuk operasi yang menyasar Anies dan koalisi Perubahan. Anies misalnya, ditekan dengan dugaan korupsi Formula E di KPK. Meskipun, sampai saat ini belum terbukti keterlibatan Anies dalam korupsi tersebut.

"19 kali gelar perkara itu, tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata dia.

Sementara operasi terhadap partai koalisi Perubahan pun dilakukan dalam berbagai bentuk. Partai Demokrat ikut dikerjain dengan gugatan peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko. Gugatan ini terkait dengan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko yang berkali-kali digagalkan hukum.

Selanjutnya NasDem yang ditarget dengan kasus dugaan korupsi proyek BTS. Buktinya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka kasus yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Lain lagi dengan PKS. PKS digoda oleh banyak pejabat negara untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming tertentu. Di antaranya logistik politik sampai jabatan di pemerintahan tersebut.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa," tegas Sudirman.