Sindir Ahok, Ketua DPR bilang 'kecil amat bahas UU karena 1 orang'
Merdeka.com - Revisi Undang-Undang Pilkada saat ini sedang dibahas di Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan pemerintah. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, revisi UU tersebut bukan merupakan upaya untuk menjegal calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen.
"Begini kayaknya kecil amat itu membahas sebuah UU hanya karena satu orang. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini enggak baik. Tidak boleh kita menyusun UU atas dasar hak seseorang, hak tertentu," kata Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
Akom, biasa disapa menambahkan, pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada tidak hanya dibahas oleh DPR saja. Tetapi juga bersama dengan pemerintah.
"Kita bicara untuk kepentingan republik ini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan salah satu orang," ucapnya.
Lebih lanjut, Akom tak mau menyimpulkan bila RUU Pilkada merupakan kebutuhan yang tidak mendesak. Pada prinsipnya, tegas dia, penyempurnaan undang-undang merupakan proses ketatanegaraan agar ke depannya menjadi lebih baik.
"Ya begini kalau pembahasan UU kan UUD 1945 mengatur bahwa UU disusun oleh Presiden bersamaan DPR. Biasanya dalam pelaksanaannya Presiden itu nanti ditindaklanjuti oleh para pembantunya, para menteri. Nah tidak mungkin DPR menginginkan sesuatu dalam sebuah UU tanpa dapat persetujuan dari Presiden," beber Akom.
"Sebaliknya, Presiden atau pemerintah mempunyai kehendak sesuatu pembuatan UU bila tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden ya enggak mungkin terjadi. Jadi dua-duanya harus ada kesamaan dalam penyusunan tersebut. Jadi tidak mungkin bertepuk sebelah tangan," tandasnya.
Seperti diketahui, Komisi II DPR sedang membahas Revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, hal ini dianggap sebagai upaya untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang maju melalui jalur independen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Antar-Parpol Diyakini Bikin Suasana Sejuk Usai Pemilu 2024
Perlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaTerusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Indonesia Dalam Masa Mencemaskan: Berbahaya, Hukum dan Etik Diabaikan
Dia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.
Baca Selengkapnya