Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Ikin Sodikin, dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi Maman Suaman.

"Hari ini sidang kedua, dan agendanya mendalami persoalan dan putusan," kata Ketua Majelis Sidang Kode Etik DKPP Valina Singka Sirait saat membuka sidang di gedung Badan Pengawas Pemilu, Jl MH Thamrin Jakarta, Rabu (10/10).

Sesuai registrasi perkara nomor 7/DKPP-PKE-I/2012 dan nomor 8/DKPP-PKE-I/2012, dua pasangan independen Pilkada Kota Cimahi, Salim Tamim-Sobarna dan Amas-Mujoko melapor dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara ke DKPP.

Mereka menduga KPU Kota Cimahi menghilangkan satu rangkap berkas dukungan KTP, sehingga menyebabkan pasangan Salim Tamim-Sobarna didiskualifikasi. Selain itu, KPU Kota Cimahi juga mendiskualifikasi pasangan Amas-Mujoko tanpa melalui proses verifikasi.

"Kita serahkan hard copy tapi belum diverifikasi. Kemudian soft copy, karena ada perubahan, kami telat menyerahkan soft copy. Harusnya tanda tangan diskualifikasi di KPU, tapi ini di pokja. Itu yang kita pertanyakan?" kata kuasa hukum Amas-Mujoko, Gito Abdul Salam saat sidang pertama, (26/9).