Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setya Novanto di ujung tanduk

Setya Novanto di ujung tanduk Setya Novanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Para penolak Setya Novanto di Golkar tak mau ketinggalan momen. Bergerak, menggalang massa dan kekuatan untuk segera melengserkan sang ketua umum yang tengah terbelit kasus e-KTP. KPK telah memberikan surat penahanan Novanto, meski ditolak oleh kuasa hukum dan keluarga karena kondisi kesehatan.

Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menjadi motor desakan Novanto agar segera lengser dari ketua umum. Gayung bersambut, sejumlah senior partai pun sepakat. Seperti Akbar Tandjung dan Ginandjar Kartasasmita menilai penting dilakukan penyelamatan untuk Partai Golkar.

Politikus Golkar Yorrys Raweyai pun mengungkapkan, DPP akan segera menggelar rapat pleno. Rapat dipimpin langsung oleh ketua harian Nurdin Halid. Versi Yorrys, Nurdin bisa pimpin pleno meski tanpa persetujuan Novanto.

"Saya sudah koordinasi dengan Nurdin, dia kan sekarang lagi di Sulawesi deklarasi (Pilgub Sulsel), setelah itu balik, baru kita bicara yang kemungkinan Minggu depan. Kemungkinan pleno hari Selasa," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/11).

Suara DPD I menjadi penentu dalam aturan baku Golkar. Sebab, Munaslub baru bisa digelar setelah mendapatkan persetujuan 2/3 dari 34 pengurus Golkar tingkat provinsi. Dua kubu yang pro dan kontra pun saling mengklaim dapat dukungan.

Sekjen Golkar Idrus Marham dan Bendum Golkar Robert J Kardinal telah mengumpulkan sejumlah DPD I Golkar di Hotel Mandarin Oriental semalam. Di situ, diklaim 28 suara DPD Golkar solid dukung Novanto tetap menjabat sebagai sang ketum. Tapi itu versi loyalis, sementara yang menolak, menyatakan bahwa mayoritas DPD juga tak solid dukung Novnato.

"DPD secara umum sepakat penyelamatan Partai Golkar, memang Partai Golkar sudah perlu diselamatkan," kata Ketua DPD I Partai Golkar Dedi Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/11) kemarin.

Nurdin Halid, Nusron Wahid, Airlangga Hartarto diklaim mendukung adanya Munaslub. Bahkan Airlangga digadang menjadi kandidat kuat calon ketum pengganti Novanto. Sebab, dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kubu yang menolak Novanto menilai kondisi Golkar sudah kritis. Sehingga tak perlu mengikuti mekanisme Munaslub Golkar harus diusulkan 2/3 pengurus DPD I. Tapi, cukup para senior seperti Agung Laksono, Aburizal Bakrie, BJ Habibie, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung duduk bareng membahas hal ini.

"Usulan DPD itukan kita bicara sesuatu yang normal, kita tahu AD/ART, kita mengerti itu, kita jangan berkelit di AD/ART, kita semua ngerti, tapi ini keadaan darutan, hilang ketua umum ini, kalau sudah darurat, maka tahapannya, kalau lima orang ini (senior Golkar) mengatakan 1000 persen setuju Munaslub, maka DPD I saya yakin juga semua akan setuju," kata Wasekjen Golkar Ridwan Hisjam.

Sementara pihak yang pro dengan Novanto, tetap berpegangan kepada sistem yang ada. Tidak bisa melanggar AD/ART. Munaslub tak boleh digelar tanpa adanya usulan DPD I Golkar.

"Ya kita lihat nanti. Yang menyetujui adalah DPD I. Serahkan nanti tentu pada mekanisme partai," kata Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie (Ical).

Wakil Ketua Dewan Pakar Mahyudin menegaskan, sampai saat ini partainya masih sepakat untuk mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum. Tidak hanya itu, Golkar juga akan mempertahankan hasil Munas Bali hingga tahun 2019.

"Karena keputusan partai itu kolektif, kolektif itu maksudnya bersama sama, jadi kalau ketua umum misalnya berhalangan tentu kan ada unsur-unsur yang lain misalnya ada ketua harian ada, ketua bidang ada, koordinator ketua bidang," kata Mahyudin.

Mahyudin menegaskan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Menurutnya hanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bisa melengeserkan Novanto dari jabatannya.

Mahyudin melanjutkan, saat ini Golkar belum berada situasi yang darurat sehingga membutuhkan pergantian Ketua Umum. Survei juga menambahkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu juga belum mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

"Karena survei yang disampaikan Khudori misalnya Saiful Mujani misalnya Golkar kan masih 12 persen Jadi masih ada pada, pada belum ada sesuatu yang khawatirkan," ungkap Mahyudin.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AMPI Ungkap Sederet Strategi Airlangga Hartarto Dongkrak Suara Golkar di Pileg 2024

AMPI Ungkap Sederet Strategi Airlangga Hartarto Dongkrak Suara Golkar di Pileg 2024

AMPI mengungkapkan sederet strategi yang dijalankan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sehingga suara partai naik

Baca Selengkapnya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring

Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal

Kereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal

Manajer Humas KAI Daop 2 Ayep membenarkan adanya kejadian tersebut yang berawal saat kedua kereta saling bertabrakan pada pukul 06.03 WIB.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto Pastikan Presiden Jokowi Tak Hadir di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran

Airlangga Hartarto Pastikan Presiden Jokowi Tak Hadir di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri kampanye akbar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya