Setuju dengan SBY, Politikus PDIP Minta Pemerintah Transparan Soal Perppu Corona

Kamis, 9 April 2020 12:10 Reporter : Ahda Bayhaqi
Setuju dengan SBY, Politikus PDIP Minta Pemerintah Transparan Soal Perppu Corona Hendrawan Supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam menggunakan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona. Sebab, Perppu itu dinilai berpotensi langgar konstitusi.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno sependapat dengan SBY. Menurutnya, memang pemerintah harus lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel. Sebab, Perppu tersebut memiliki kewenangan yang besar.

"Pernyataan normatif yang bagus dan memang demikianlah yang harus menjadi pedoman kita bersama. Itu sebabnya kesimpulan rapat-rapat kerja yang dilakukan AKD terkait di dewan dengan mitranya selalu memasukkan pentingnya unsur kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan besar yang dimiliki berdasar Perppu 1/2020 ini," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (9/4).

Hendrawan juga menyebut pada Pasal 28 ada 11 undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku. Dia mengatakan ada pasal yang menyangkut kewenangan kelembagaan yang diatur dalam UUD 1945.

"Seperti kita tahu, dalam Pasal 28 Perppu, ada lebih dari 11 UU yang sejumlah pasalnya dinyatakan tidak berlaku. Ada pasal-pasal tersebut yang menyangkut kewenangan kelembagaan yang diatur dalam UUD 1945. Jadi yang disampaikan Pak SBY merupakan hal yang positif untuk sama-sama kita cermati," ucap anggota Komisi XI DPR itu.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, SBY menyoroti soal penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan negara untuk penanggulangan virus corona. Hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19).

Beleid tersebut bertujuan memberikan dana tambahan penanganan pandemi virus corona dengan nilai mencapai Rp405,1 triliun untuk beberapa stimulus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

SBY berpandangan Perppu itu memang menentukan bahwa anggaran untuk penanganan corona, bantuan kepada masyarakat dan penyelamatan ekonomi menjadi kewenangan pemerintah. Artinya, tidak perlu dimasukkan dalam APBN Perubahan yang dibahas dan ditetapkan bersama DPR seperti amanat UUD 1945.

Dia menyadari pemerintah berpikir Perppu tersebut akan menjadi UU yang melegalkan pemerintah bertindak cepat mengatur anggaran Rp405 T untuk mengatasi corona. Namun, SBY meminta pemerintah dan DPR berhati-hati dalam menjalankan Perppu tersebut agar tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Sebab, sekali lagi dia mengingatkan UU tidak boleh menabrak konstitusi. [ray]

Baca juga:
Perppu Corona Dinilai 'Kebiri' Kewenangan DPR Bahas Duit Negara
DPR Kritik Perppu Corona Buat Pejabat Tak Bisa Dituntut Jika Salah Kelola Rp405 T
Perppu Corona: Pemerintah Kebal Hukum Kelola Rp 405,1 Triliun
Presiden PKS Khawatir 'Perppu Corona' Picu Skandal BLBI Jilid 2

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini