Merdeka.com - Ketua DPP bidang media Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan sejauh ini belum ada wacana musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto usai ditetapkan tersangka kasus e-KTP. Nurul mengklaim internal Partai Golkar solid mendukung Novanto.

"Saya kira kita tetap patuh pada kesepakatan bersama pada rapimnas, kita lakukan tugas masing-masing. Tidak ada munaslub, jadi itu, justru kita ingin menunjukkan Golkar solid di dalam, kuat di luar," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Nurul menjelaskan, penetapan Novanto sebagai tersangka juga tidak akan mengubah posisinya sebagai Ketua DPR. Sebab, mengacu pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) disebutkan pemberhentian Ketua DPR bisa dilakukan apabila seseorang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Untuk Bapak Novanto sesuai UU MD3 pasal 87, jadi tidak perubahan apapun sampai ada putusan pengadilan yang in kracht," ujarnya.

Lebih lanjut, Nurul mengimbau kepada seluruh kader Golkar untuk tidak panik dan merapatkan barisan mendukung Novanto menyelesaikan masa jabatannya hingga selesai. "Karena kita berharap jangan ada kelompok-kelompok di luar sana memecah belah Golkar," pungkasnya.

Dinamika internal Partai Golkar kian memanas pasca KPK menetapkan sang ketua umum Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Kursi orang nomor satu di Partai Beringin itu pun kini menjadi sasaran empuk para lawan politik Novanto di internal partai.

Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia bahkan telah mengusulkan seluruh perangkat DPP Golkar segera melakukan rapat guna mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK.

"Jadi tidak ada jalan lain DPP dengan semua perangkatnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub," ujar Doli Kurnia dikutip dari Antara, Selasa (18/7).

Doli mengatakan, seluruh kader Golkar merasa prihatin atas ditetapkannya Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

Namun sebagai kader yang memiliki komitmen yang tinggi harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai, bangsa, dan negara.