Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Aziz Samual mengatakan rekomendasi pleno agar Setya Novanto mengundurkan diri dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum tidak lagi diperlukan. Hal ini karena pengadilan telah mengabulkan gugatan praperadilan Setnov. Putusan itu menggugurkan status tersangka Setnov dalam kasus korupsi e-KTP.

Rekomendasi itu dibuat oleh tim kajian elektabilitas Partai Golkar di bawah kendali Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai.

"Saya rasa tidak perlu. Beliau kan enggak ada masalah, kenapa harus diganti," kata Aziz saat dihubungi, Selasa (3/10).

Aziz menyarankan, semua kader untuk bersatu dan mengawal Setnov menyelesaikan masa jabatan hingga 2019. Kader diminta tidak membuat intrik-intrik yang dapat memicu perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Kan kalau mau kita semua kader Golkar bersatu untuk mengantarkan beliau ke 2019. Jadi tidak perlu bikin trik yang aneh-aneh," tegasnya.

Selain mengawal Setnov hingga 2019, Aziz meminta kader bekerja keras menaikkan elektabilitas partai agar menjadi partai pemenang pemilu.

"Semua kader Golkar harus bersatu untuk menaikkan elektabilitas partai dan mengantarkan Partai Golkar 2019 jadi partai yang punya elektabilitas kuat dan bisa memenangkan pertarungan 2019," ujar Aziz.

Meski demikian, Aziz menganggap elektabilitas Golkar tidak hanya ditentukan oleh ketua umum saja. Sebab, Partai Golkar bergerak atas dasar sistem bukan bergantung pada ketum.

"Saya rasa kalau memang Partai Golkar bekerja keras menggerakkan kader di daerah-daerah untuk menaikkan elektabilitas saya rasa tidak ada masalah, tidak ada ketergantungan dengan ketua umum. Karena kerja kan bukan ketua umum saja," tukasnya.