Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setnov ditahan KPK, Fraksi PKB dorong pergantian Ketua DPR

Setnov ditahan KPK, Fraksi PKB dorong pergantian Ketua DPR Setnov ditahan KPK. ©2017 istimewa

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKB DPR, Ida Fauziah mendorong pergantian Ketua DPR setelah Setya Novanto menjadi penghuni rutan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya Novanto dijebloskan ke balik jeruji besi, semalam.

"Iya (pergantian). Ketika proses mekanisme itu berjalan kita berharap pimpinan bekerja secara kolektif kolegial," kata Ida saat dihubungi, Senin (20/11).

Menurutnya, pergantian perlu dilakukan karena Novanto yang kini berstatus tersangka dan tahanan KPK, akan mempengaruhi citra DPR di mata rakyat. Dia berharap proses pergantian itu sesuai dengan mekanisme pergantian pimpinan DPR yaitu sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Tentu ini tidak menggembirakan bagi DPR karena mau bagaimana pun ini bisa terpengaruh bagi citra DPR sendiri. Namun bagaimanapun kita berharap bahwa kita bisa bangun citra itu dengan cara melakukan kinerja yang lebih baik lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menggelar rapat membahas Setya Novanto yang kembali menjadi tersangka. Dalam rapat diputuskan, akan menunggu proses hukum untuk menentukan status Novanto di keanggotaan dewan.

Hal itu sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, mengatur mengenai ketentuan pemberhentian seorang pimpinan DPR. Menurut MKD, Setnov dapat diberhentikan apabila telah menyandang status terdakwa.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKN Antisipasi Putusan DKPP Dijadikan Peluru Serang Legalitas Pencalonan Gibran

TKN Antisipasi Putusan DKPP Dijadikan Peluru Serang Legalitas Pencalonan Gibran

TKN menegaskan keputusan DKPP terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya