Merdeka.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah secara resmi belum mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, sanksi untuk PKS itu telah disiapkan.

"Itu sudah ada di sakunya Setgab (sanksinya), sesuatu yang selesai nanti bagaimana implikasi langsungnya saya kira itu soal waktu saja," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senin (1/7).

Karena itu, saat ini Setgab Gabungan sudah tak menggubris tingkah laku PKS. "Kami tidak punya perhatian yang dalam dan tidak punya kompetensi membahasnya, semua sudah jelas," ujarnya.

Kapan waktunya, Ramadhan Pohan tidak menjelaskan secara detail. "Mengenai sanksi ini hanya persoalan waktu saja," katanya.

PKS mulai dicuekin Setgab lantaran tidak satu suara dalam mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Padahal PKS adalah partai koalisi pemerintah.

Karena sikap membangkang PKS inilah, isu kemudian mengarah kepada tiga menteri PKS yang ada di kabinet. Kabarnya, dalam waktu dekat Presiden SBY akan melakukan reshuffle kepada tiga menteri PKS itu.