Setelah PBNU, Giliran Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Senin, 21 September 2020 11:45 Reporter : Purnomo Edi
Setelah PBNU, Giliran Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Muhammadiyah meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Sebelumnya, PBNU juga meminta agar perhelatan pemilihan kepala daerah tahun ini ditunda karena Covid-19 semakin meluas.

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta, KPU duduk bersama dengan Kemendagri, DPR RI dan instansi terkait membahas mengenai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9)

Haedar meminta, kondisi pandemi Corona saat ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Salah satu pertimbangan adalah kondisi di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas.

"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," tegas Haedar.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” imbuh Haedar.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini