Sesuai dengan AD/ART, Nurdin sebut Airlangga tak bisa jabat Ketum Golkar sampai 2022
Merdeka.com - Ada dua wacana yang berkembang soal masa kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto. Yaitu 1,5 tahun atau sampai 2019 untuk melanjutkan kepemimpinan Setya Novanto atau lima tahun sampai 2022.
Sebelumnya Akbar Tanjung menyampaikan idealnya masa kepemimpinan harus lima tahun agar Airlangga bisa membenahi Golkar sesuai visi misinya. Namun menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, Airlangga tak bisa memimpin Golkar sampai 2022.
"Ini tidak mungkin dengan munas sekarang. Kalau mau munas lima tahun, perlu persiapan yang cukup, lebih matang memberi ruang yang luas pada kader. Untuk maju menjadi ketua umum, tak mungkin gelar munas lima tahunan dengan persiapan munas singkat ini. Kader yang mau maju tak ada waktu sosialisasi dan sebagainya," jelasnya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
Dia mengatakan, hal itu merupakan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai. "Bukan dari saya, itu berdasarkan aturan. Pasal 9 mengatakan, pengisian jabatan lowong itu baik yang dilakukan Munas semua tingkatan, hanya melanjutkan periodesasi. Itu aturan, bukan kehendak orang. Periodesasi hanya melanjutkan," jelasnya.
Kendati tak dilakukan Munaslub, Ketum sudah ditentukan. Hal itu sesuai AD/ART Pasal 13, 14, dan 19. Tapi kemudian muncul aspirasi dari bawah harus ada Munaslub agar Ketum memiliki legitimasi.
"Munaslub ini forum kekuasaan tertinggi, apapun yang diharapkan diaspirasikan peserta Munaslub dan mendapat persetujuan semua peserta. Maka itu akan menjadi agenda. Itu hal yang normal saja," kata Nurdin.
Dalam Munaslub kali ini, telah ditetapkan mekanisme bahwa tak ada pemilihan Ketum. Ketum dipilih melalui pleno dan disepakati dalam Rapimnas dan selanjutnya ditetapkan dalam Munaslub. Jika ada pihak yang menggugat keputusan Rapimnas, akan dibedah secara aturan yang berlaku di internal Golkar.
"Mari kita perdebatkan secara konstitusi, secara AD/ART," ujarnya.
Jika ada kader lain, seperti Titiek Soeharto atau Priyo Budi Santoso berkeinginan maju sebagai Ketum sebelum Ketum ditetapkan, menurut Nurdin tak ada yang bisa menghalangi.
"Itu hak kader, tapi harus melihat realitas. Perkiraan saya 90 persen aspirasi sudah ke Pak Airlangga. Kalau ada fakta seperti itu buat apalagi maju. Tapi kalau maju ya tidak jadi persoalan, silakan saja," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaNurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya
Nurdin Halid Nilai Airlangga Hartarto Masih Layak Pimpin Golkar, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaAirlangga Pede Menang Aklamasi di Munas Golkar
Munas Partai Golkar rencananya bakal digelar Desember 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Reaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga soal Timnas AMIN Minta Jadi Saksi di MK: Kita Lihat Saja, Belum Ada Undangan
Airlangga menyebut belum ada undangan yang diterima olehnya.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaDemokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya