Seperti apa empuknya kasur Rp 12 miliar yang mau dibeli DPR?
Merdeka.com - DPR terus saja menginginkan sesuatu yang akhirnya menjadi polemik. Belum usai permintaan gedung baru, kini para wakil rakyat itu mengeluarkan wacana pembelian kasur di rumah dinas yang dianggarkan Rp 12 miliar.
Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12 miliar itu, pertama kali diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, yang mengatakan bahwa publik berhak mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa pembelian kasur dengan budget fantastis tersebut.
"Masak DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" ujar Uchok dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com pada Sabtu (22/8).
Menanggapinya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono mengatakan, dirinya tidak tahu menahu mengenai anggaran tersebut, dan berdalih jika hal itu merupakan urusan internal di Sekjen DPR. Roem pun menegaskan, jika memang ada mark up (penggelembungan anggaran) dalam pengadaan kasur tersebut, maka pelakunya bisa dikenakan pidana korupsi.
"Itu domain dari kesekjenan DPR. Kita itu tidak berwenang, dan sejauh ini tidak terlihat masalah kok. Kalau itu ada korupsinya tangkap saja. Kalau itu ada penyelewengan, tangkap saja," ujar Roem.
Kemudian, Roem justru malah balik bertanya mengenai apa yang sebenarnya dipermasalahkan dengan harga kasur itu. Dirinya juga menjelaskan, selama ini anggaran operasional tahunan DPR itu memang dikelola oleh pihak sekjen DPR, yang mekanismenya menjadi domain bagi pihak eksekutif.
"Kamu cek harga kasur di pasaran, berapa harganya? Kan masing-masing merek ada harganya. Kasur banyak merek kalau dana itu di-mark up ya sudah usut, langsung saja. Kenapa pusing-pusing dan tangkap itu pelakunya. Saya belum mempelajari itu, kami akan meninjau itu semuanya. Itu bukan urusannya kita (Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Selama itu tidak menjadi kasus, ya tidak mempersoalkan. Saya hanya kontrol pengawasan saja," ujar Roem.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantah jika pihak pemerintah sudah menyetujui anggaran proyek tersebut. "Ya yang maksud disetujui secara anggaran itu diketok di pleno. Kalau bicara anggaran, tidak bisa begini-begini langsung setujui, enggak boleh," tegas JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8) silam.
Terkait biaya sayembara miliaran rupiah yang sudah dianggarkan DPR melalui APBNP 2105, JK lagi-lagi menegaskan, setiap anggaran harus disetujui dulu baru bisa dipakai.
"Semua anggaran harus dikaji semuanya, anggaran apa saja. Anggaran jalan, anggaran gedung, semua harus disidangkan di sidang anggaran dan disetujui secara sidang pleno DPR, baru bisa menjadi anggaran. Anggaran 2016 kan belum dibicarakan. Baru mau dibicarakan," ujar JK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ungkap Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun
Anies Baswedan bilang pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaRespons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dua BUMN Dapat Proyek Rp8,5 Triliun di Filipina
Presiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca Selengkapnya