Sepakat dengan Yorrys, MS Hidayat akan tutup kantor DPP Golkar
Merdeka.com - Ketua harian Partai Golkar versi Munas Bali MS Hidayat menyatakan kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat akan ditutup sementara. Hal itu terkait dengan adanya libur hari Natal dan tahun baru.
"Karena untuk liburan Natal dan tahun baru kantor ditutup. Itu dari pembicaraan kami dengan Yorrys," kata MS Hidayat di Bakrie Tower Jakarta, Selasa (16/12).
Menurutnya, wacana penggunaan bersama kantor DPP oleh kubu Ical dan Kubu Agung Laksono akan menunggu hasil pertemuan keduanya. Awal tahun depan direncanakan kantor DPP Golkar akan beroperasi kembali.
"Di awal Januari akan dibicarakan. Sekitar tanggal 10 Januari (kantor DPP Golkar dibuka kembali)," terang dia.
Hidayat menilai, konflik Golkar kali ini adalah yang paling rumit sepanjang partai ini berdiri. Namun, elite partai beringin berjanji lebih memprioritaskan perdamaian. "Ini yang pertama kali sampai complicated. Andaikata kita bersikap terserah seperti lima tahun lalu, akan pecah. Kita mau tidak ada perpecahan dan ada kemungkinan islah," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di DPP Golkar, Bobby bersama Ketua DPD Golkar Sumut mendakat tugas di pilkada Sumut.
Baca Selengkapnya"Partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar, nanti bisa direspons," kata Hakim MK.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK usai dijadikan tersangka kasus korupsi pemotongan dana Insentif ASN BPPD Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaGolkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya