Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Semua bacaleg DPRD DKI tak penuhi syarat administrasi

Semua bacaleg DPRD DKI tak penuhi syarat administrasi Ilustrasi bacaleg tak lolos. PAN serahkan daftar caleg. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dahlia Umar mengatakan kalau berkas pencalonan anggota DPRD dari 12 partai politik (parpol) tidak ada yang lengkap. Artinya, tidak ada satu partai pun yang sempurna dalam penyerahan berkas daftar calon sementara (DCS) untuk memperebutkan 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.

"Total Bacalegnya 1.267. Namun setiap partai hampir di semua dapil tidak memenuhi syarat. Namun yang hampir sempurna ada dua yaitu PKB dan PKS. Jadi yang tidak sempurna kita kembalikan untuk disempurnakan," ujar Dahlia di Hotel The Acacia, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Dahlia menambahkan persyaratan yang tidak dipenuhi antara lain tanpa ijazah, ada ijazahnya tetapi dilegalisir, dan berkas kesehatan kurang lengkap. "Tetapi untuk perempuan semua memenuhi syarat di atas 30 persen," katanya.

Bagi partai yang ingin memperbaiki akan diberikan waktu dari tanggal 9-22 Mei. Namun, KPU DKI tidak menerima perbaikan yang datang perorangan. "Kita hanya terima dari partai bukan perorangan," tuturnya.

Selanjutnya, pada tanggal 23-29 Mei, akan dilakukan verifikasi hasil perbaikan. Lalu pada tanggal 30 Mei-12 Juni baru susunan DCS jadi.

"Kita akan undang parpol untuk melihat konsep DCS sebelum diumumkan ke publik. Pengumuman akan dilakukan di surat kabar dan website KPU DKI. Di website, masyarakat dapat melihat profil setiap bacaleg yang ada," katanya.

(mdk/mtf)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

Daftar Kementerian yang Siap Kirim PNS ke IKN, Totalnya 2.505 Orang

ASN yang ditugaskan ke IKN akan mulai pindah secara bertahap

Baca Selengkapnya
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Total, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.

Baca Selengkapnya
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya

DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya

DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Sambil Meneteskan Air Mata, Curhatan Sang Ibu Awal Kisah Damara Daftar Polisi

Sambil Meneteskan Air Mata, Curhatan Sang Ibu Awal Kisah Damara Daftar Polisi

Cerita haru datang dari sosok casis disabilitas yang berhasil lolos dalam seleksi SIPSS tahun 2024. Sosoknya adalah Damara Prisma Suganda.

Baca Selengkapnya