Merdeka.com - Usai Pemilu 2019, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat menjadi sorotan. Dua pimpinan partai besar itu beberapa kali terlihat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan kedua elite itu memunculkan desas-desus baru akan adanya koalisi.

Bahkan dalam beberapa pekan belakangan, berembus kabar PAN dan Demokrat akan merapat ke Jokowi usai Pemilu 2019. Fakta-fakta politik ini seperti memperkuat kabar-kabar yang berkembang. Berikut ulasannya:

Berembus Kabar Minta Posisi Ketua MPR

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pernah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Pertemuan itu setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Saat itu, Jokowi nampak berbincang serius dengan Zulkifli. Tak hanya berdua, dalam perbincangan itu ada pula Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Jokowi tampak menyampaikan sesuatu kepada Zulkifli.

Dalam pertemuan ini juga, disebut jika Zulkifli meminta jatah kursi pimpinan DPR atau MPR pada Jokowi. Soal adanya permintaan posisi ketua MPR disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Namun Zulkifli menegaskan, kehadirannya dalam pertemuan itu hanya sebagai Ketua MPR saja. "Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur-gubernur lainnya," kata Zulkifli dalam akun Twitternya, Jumat (26/4).

Zulkifli Hasan Akui Kemenangan Jokowi

Ketum PAN Zulkifli Hasan secara tegas mengakui kemenangan Jokowi yang telah diumumkan KPU. "Iya kita mengakui kemenangan Pak Jokowi, pileg dan DPD dengan beberapa catatan tadi lima dapil kami gugat," kata Zulkifli.

Sikap PAN yang mengakui kemenangan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin juga menjadi perhatian publik. Sebab, PAN adalah partai koalisi Prabowo-Sandi. Pengakuan kemenangan ini memunculkan spekulasi baru.

Meski PAN mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Zulkifli menegaskan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi masih memiliki hak untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam forum itu, BPN bisa sampaikan keberatan atas hasil tersebut.

"MK itu kan lembaga resmi, di sana bisa nanti kalau dinilai ada kecurangan adu argumentasi. BPN bisa sampaikan. Jadi kita masuk ke institusi resmi. Di situ bisa bertarung tapi dalam gedung. Tarung data. Perhitungan. Itu koridor konstitusi," ucapnya.

AHY Temui Jokowi di Istana

PAN tidak sendirian. Satu partai lagi yang diisukan akan menyebrang ke Jokowi adalah Partai Demokrat. Isu itu berawal dari pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan antara AHY dan Jokowi berlangsung tertutup sekitar 30 menit. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) itu mengaku merasa terhormat telah diundang serta dapat bertatap muka dengan Jokowi.

"Saya juga senang merasa terhormat sebagai warga negara mendapatkan kesempatan diundang bapak Presiden dan secara langsung di tengah kesibukan beliau," ucapnya.

Diundang ke Istana Bogor

Pertemuan Jokowi dan AHY berlanjut lagi. Pekan lalu, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu tamu yang diundang ke Istana Bogor. Undangan itu dihadiri juga oleh delapan kepala daerah.

Pertemuan itu dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan pesan damai. Dalam kesempatan itu AHY berharap kebersamaannya dengan kepala daerah menginspirasi.

Kabarnya, Jokowi juga akan kembali bertemu AHY. Bahkan rencananya pertemuan digelar pasa Selasa (21/5) kemarin namun mendadak batal. Pertemuan baru akan berlangsung pada Rabu (22/5) ini.

Tanggapan Partai Koalisi Jokowi

Sejumlah partai dalam barisan Jokowi sudah mencium manuver partai yang ingin merapat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate memprediksi akan ada manuver partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk bergabung ke kubu Jokowi-Ma'ruf dalam beberapa hari ke depan.

"Saya kira dalan satu dua hari ini akan ada pimpinan-pimpinan parpol yang akan melakukan manuver-manuver yang lebih definitif. Khususnya yang dari luar koalisi KIK," kata Johnny.