Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Seknas Jokowi Waspadai Penggiringan Opini Bertujuan Gagalkan Pemilu

Seknas Jokowi Waspadai Penggiringan Opini Bertujuan Gagalkan Pemilu Pelipatan surat suara Pemilu 2019. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menuturkan, sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma’ruf Amin. Di saat yang sama, dia melihat ada upaya masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu meski pencoblosan dan penghitungan suara belum dimulai.

Upaya mendelegitimasi pemilu di antaranya berupa hoaks surat suara tercoblos, surat suara dapil luar negeri sudah dihitung dengan kemenangan pihak paslon 02, hingga ancaman pengerahan massa dan tudingan kecurangan.

"Kami menolak semua penggiringan opini sesat yang dikemas dan disebarkan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu," tegas Dedy Mawardi melalui siaran pers, Kamis (11/4).

Menurut Dedy, penggiringan opini itu juga diarahkan untuk mendelegitimasi kerja penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, kata dia, KPU telah bekerja secara profesional dan non-partisan. Karena itu, rencana untuk mengepung kantor KPU dengan pengerahan massa merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi berlangsungnya proses demokrasi di republik ini.

Bagi Seknas Jokowi, proses pemilu yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 sudah sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017 dan jelas memiliki kekuatan hukum yang dilindungi konstitusi.

"Keberadaan Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis," tambah Dedy.

Seknas Jokowi mendorong aparat keamanan secara aktif menggagalkan upaya delegitimasi pemilu 2019. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pilih pasangan nomor urut 01 sebagai konsekuensi menjaga kelangsungan pembangunan dan stabilitas kehidupan berbangsa secara demokratis," tutup Dedy.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya