Seknas Jokowi Waspadai Penggiringan Opini Bertujuan Gagalkan Pemilu
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menuturkan, sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma’ruf Amin. Di saat yang sama, dia melihat ada upaya masif dan sistematis untuk mendelegitimasi pemilu meski pencoblosan dan penghitungan suara belum dimulai.
Upaya mendelegitimasi pemilu di antaranya berupa hoaks surat suara tercoblos, surat suara dapil luar negeri sudah dihitung dengan kemenangan pihak paslon 02, hingga ancaman pengerahan massa dan tudingan kecurangan.
"Kami menolak semua penggiringan opini sesat yang dikemas dan disebarkan untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu," tegas Dedy Mawardi melalui siaran pers, Kamis (11/4).
Menurut Dedy, penggiringan opini itu juga diarahkan untuk mendelegitimasi kerja penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, kata dia, KPU telah bekerja secara profesional dan non-partisan. Karena itu, rencana untuk mengepung kantor KPU dengan pengerahan massa merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi berlangsungnya proses demokrasi di republik ini.
Bagi Seknas Jokowi, proses pemilu yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 sudah sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomer 7 tahun 2017 dan jelas memiliki kekuatan hukum yang dilindungi konstitusi.
"Keberadaan Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis," tambah Dedy.
Seknas Jokowi mendorong aparat keamanan secara aktif menggagalkan upaya delegitimasi pemilu 2019. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Pilih pasangan nomor urut 01 sebagai konsekuensi menjaga kelangsungan pembangunan dan stabilitas kehidupan berbangsa secara demokratis," tutup Dedy.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaBanyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran
Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnya