Sekjen PDIP Tegaskan Tolak Koalisi dengan Demokrat-PKS, Singgung Sejarah dan Ideologi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kembali alasan partainya menolak berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024. Hasto mengatakan, dalam kerjasama perlu melihat ideologi, platform dan sejarah partai.
"Di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan itu, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jelas Hasto ditemui saat Festival Bakar Ikan Nusantara di kawasan JCC, Jakarta, Sabtu (25/6).
Hasto mengatakan, saat membuka kerja sama dengan partai politik perlu menghitung hal rasional terkait perbedaan paltform dan skala prioritas partai. "Sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak menolerir adanya intoleransi radikalisme," tegasnya.
Hasto menyinggung perbedaan sikap politik dengan PKS. Disoroti sikap PKS yang berada di luar pemerintahan dan terus memberikan kritik. Akan kurang elok bekerja sama dengan PKS di Pilpres 2024 tetapi saat ini partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu terus menerus menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung PDIP.
"Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," tegas Hasto.
Selain itu, PDIP memiliki ideologi dan historis yang berbeda.
Sementara bersama Demokrat, PDIP memiliki perbedaan kesejarahan. Kebijakan PDIP dan Demokrat juga berbeda berkaca kepada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lampau.
"Ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama dua periode, apakah itu sesuai yang dijanjikan kepada rakyat? Dan dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," pungkas Hasto.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres
Lalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaHasto soal Kesiapan PDIP Jadi Oposisi: Tunggu Hasil Penghitungan KPU
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda dengan Pilpres, PDIP Buka Peluang Berkoalisi dengan Gerindra dan Golkar pada Pilkada 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya pada Pilkada 2024 siap berkoalisi dengan partai di luar koalisi mereka saat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi
Pernyataan Hasto dinilai jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik.
Baca SelengkapnyaPDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan ‘Ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto usai debat capres dalam Rakornas Gerindra.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat
PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnya