Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terlibat silang pendapat. Keduanya mengeluarkan pernyataan di media yang dinilai saling tuding.

Perseteruan tersebut bermula dari kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Kala itu tersangka yang juga mantan Ketum Golkar Setya Novanto menyebut Pramono Anung dan Puan Maharani ikut menikmati uang haram proyek e-KTP.

Namun, Hasto membantah tudingan mantan Ketua DPR itu. Menurutnya, baik Pramono maupun Puan tak terkait dengan kasus KTP elektronik mengingat kala itu PDIP merupakan partai oposisi pemerintah. Hasto jutru menyindir partai yang berkuasa saat itu yang memiliki semboyan 'katakan tidak pada korupsi'. Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa saat itu.

Hasto pun meluruskan pernyataannya yang dinilai Hinca menyerang Demokrat. Hasto beranggapan bahwa pernyataannya tersebut merupakan upaya mendukung misi pemberantasan korupsi.

"Yang kami perjuangkan saya pikir Demokrat juga menyepakati bersama terhadap kasus e-KTP bahwa tiap parpol punya komitmen untuk mendukung upaya yang dilakukan KPK. Tidak ada yang tidak," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakpus, Rabu (28/3).

Hasto menambahkan permasalahan korupsi perlu dilihat dari hulu yakni, persoalan anggaran. Di sisi lain, pengelolaan anggaran terutama pembiayaan proyek e-KTP yang besar ini berasal dari pemerintah.

"Ketika kita menyampaikan itu bukan kemudian menyalahkan pihak lain, tidak. Hanya kami menempatkan proses hukum yang berkeadilan itu sehingga alangkah baiknya kalau kita juga mendengarkan dari Pak Gamawan Fauzi bagaimana beliau juga menyampaikan pertanggungjawaban itu karena beliau juga pengguna anggaran," kata Hasto menjelaskan.

Maka dari itu, Hasto menilai pernyataannya adalah hal yang wajar tanpa ada maksud menyerang partai lain.

PDIP dan Partai Demokrat belakangan nampak harmonis berkat komunikasi hangat yang terjalin lewat Joko Widodo dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan SBY pun mulai terlihat bertegur sapa pada beberapa kesempatan.

Hasto menampik tudingan bahwa hubungan PDIP dan Demokrat kembali goyah. Menurut Hasto proses penegakan hukum, dalam hal ini kasus korupsi e-KTP, tidak bisa dikaitkan dengan kerjasama politik antara kedua partai.

"Proses dialog akan dilakukan dan kami yakin penegakkan hukum tidak akan mengganggu proses kerjasama itu, karena itu suatu hal yang berbeda," tutur Hasto.

Hasto berpandangan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban mendukung upaya penegakan hukum. Apalagi, proses hukum ini berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Meski begitu, Hasto tidak akan memaksakan kerjasama diantara kedua partai. Sebab, konsolidasi harus didukung cita-cita mulia bersama.

"Kalau kerjasama kan harus muncul dari kedua belah pihak. Kerjasama itu tidak bisa dipaksakan, harus ada kesesuaian terhadap cita-cita bersama di dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita," kata Hasto.

Reporter: Anendya NiervanaSumber: Liputan6.com