Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Menko Polhukam Wiranto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi bagian penjajakan koalisi. Menurutnya, dialog itu bertujuan untuk mengetahui harapan dari partai-partai politik tentang pemerintahan ke depan.

"Tentu saja kita akan mencari titik temu. Dengan dialog ini kita bisa memahami apa yang menjadi harapan dari Partai Demokrat," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/4).

Hasto menyebut PDIP membuka ruang bagi Demokrat untuk bekerjasama membangun pemerintahan usai gelaran Pilkada dan Pemilu Serentak 2019 selesai.

"Jadi pada saat pilkada, pileg, tetapi ketika pemilu ini sudah selesai dibuka lah ruang kerjasama dengan seluruh partai politik ini lah tradisi yang sehat yang kita bangun," ujarnya.

Untuk itu, Hasto menuturkan, bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung pemerintah, akan menguatkan kepemimpinan Joko Widodo. Sebab, pemerintahan Jokowi ke depan membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai politik di parlemen.

"Karena itu lah dukungan yang diberikan sekiranya dari Partai Demokrat menyatakan kesepahaman dalam kepemimpinan Pak Jokowi, ini sehat dalam demokrasi. Ini akan memperkuat pemerintahan Jokowi," tegas Hasto.

Meski demikian, Hasto tak mau berspekulasi pertemuan tersebut akan berlanjut dengan kerjasama formal antara Demokrat dan pemerintahan Jokowi. Kerjasama terjalin tergantung kepada dinamika politik berikutnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam Wiranto di rumah SBY, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan tersebut membahas isu politik ke depan.

"Masalah politik, Pemilukada, Pilpres yang akan datang, karena pak Wiranto kan sebagai Menteri Polhukam, ya tentu menyangkut tentang itu," kata Syarief saat dihubungi wartawan, Rabu (18/4).

Menurutnya SBY dan Wiranto dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa penyelenggara Pemilu mesti netral. Syarief juga menjelaskan pertemuan tak membahas soal AHY menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.