Sekjen PDIP minta SBY jelaskan maksud hukum rimba di Pilpres 2019
Merdeka.com - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencuit melalui akun media sosial Twitter @SBYudhoyono, Selasa (17/4) malam. Dia berpesan supaya kompetisi politik jelang Pilpres 2019 tidak berlaku hukum rimba.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, meminta SBY menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut.
"Tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan," ucap Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/4).
Namun, dia menyebut partainya tentu saja menentang diberlakukannya hukum rimba. Karena demokrasi semuanya dilandaskan oleh hukum.
"Kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Justru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila," jelas Hasto.
Dia pun mengingatkan, PDIP berkomitmen tetap menjaga pemilu serentak menghadirkan kualitas pemimpin yang mengedepankan peradaban.
"PDIP punya komitmen untuk menjadikan pemilu serentak ke depan sebagai tampilan demokrasi yang mencerminkan peningkatan kualitas peradaban kita di dalam mencari pemimpin," pungkas Hasto.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Janji Lindungi Semua Suku dan Agama Jika Menang Pilpres 2024
Prabowo bertekad menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia jika menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Reaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaDi Solo, Politikus PDIP Serukan Rekonsiliasi Usai Pilpres
Aria Bima mengajak masyarakat untuk membuka sekat-sekat perbedaan yang terjadi saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTemui Elite Politik Nasional, Prabowo Ambil Jalan Rekonsiliasi Pasca Pilpres
Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnya