Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal isu larangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk keluar kota atau bersafari politik. Larangan itu diduga untuk membendung manuver Ganjar mempersiapkan diri di Pilpres 2024. Hasto menegaskan tak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas Ganjar.

"Pertemuan itu tidak ada," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (21/7).

Hasto menyatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak melarang kampanye bagi para kader. Namun, kampanye yang dimaksud adalah soft campaign.

"Kalau kampanye sudah ditegaskan Bu Mega kader itu soft campaign. Kalau soft campaign kita tidak dilarang. Tapi itu untuk kepentingan partai bukan pencitraan orang per orang. Ini soft campaign persoalan rakyat karena kita tidak ingin pemimpin PDIP mengawang," ujar Hasto.

Hasto lantas menjelaskan PDIP punya mekanisme sendiri soal kunjungan dan penugasan kader ke daerah di luar wilayah pemilihannya.

Hasto menyebut, pejabat PDIP yang ingin mengunjungi kader di daerah lain harus mengantongi surat penugasan dari dewan pimpinan pusat (DPP) atau undangan dari daerah yang dikunjungi.

"Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan. Karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota atau sebaliknya. Itu ada mekanisme partai dan harus dikomunikasikan," ujarnya.

Dia menambahkan, DPP pernah menegur kepala daerah yang terlalu sering berada di Jakarta dan meninggalkan daerah yang dipimpinnya.

"Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang terlalu sering ke Jakarta. Karena ketika menjadi kepala daerah ya tugasnya membangun kemajuan daerahnya. Jadi setiap kader partai harus konsentrasi dengan tugas di wilayahnya," ujar dia.

Reporter: Delvira Hutabarat