Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekjen PAN nilai jenderal Polri jadi pejabat Gubernur usulan tak lazim

Sekjen PAN nilai jenderal Polri jadi pejabat Gubernur usulan tak lazim sekjen PAN Eddy Soeparno. ©2017 Merdeka.com/eddysoeparno.com

Merdeka.com - Dua perwira tinggi Polri ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau Plt Gubernur di dua provinsi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

PAN menilai, penunjukan perwira tinggi Polri ini sebagai Pejabat Gubernur tak lazim. Oleh sebab itu, PAN tak setuju dengan wacana yang diinginkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut.

"Usulan pengangkatan dua perwira tinggi Polri adalah tidak lazim dilakukan. Pertama karena mereka adalah perwira aktif yang diangkat menjadi Plt. Sementara kita betul-betul mengedepankan netralitas dari aparat, apalagi aparat penegak hukum," jelas Sekjen PAN, Eddy Soeparno di Kebayoran, Jumat (26/1) sore.

Ketidaklaziman itu juga dilihat dari penempatan kedua perwira tinggi itu di daerah yang memiliki calon dari TNI dan Polri. "Oleh karena itu kita berharap dan tolong untuk betul-betul kita junjung tinggi netralitas, fairplay, sehingga nanti yang menang pun akan bermartabat," tegasnya.

Jika usulan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur di daerah rawan konflik itu atas dasar kekhawatiran meningkatnya konflik saat Pilkada, Eddy mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir jarang terjadi konflik horizontal saat Pilkada berlangsung.

Pada 2015, ada 269 daerah menggelar Pilkada dan 101 daerah pada 2016. "Ada enggak konflik horizontal? Di DKI saja yang masyarakatnya terbelah tidak ada. Jadi menurut saya justifikasinya enggak ada untuk menunjuk itu," papar Eddy.

Jika Kementerian Dalam Negeri kekurangan pejabat untuk diangkat menjadi pejabat Gubernur, maka pejabat di daerah bisa ditunjuk, salah satunya Sekda. "Itu bisa dibenarkan," tambahnya.

Dia belum berani menyimpulkan penunjukan dua perwira tinggi Polri ini bernuansa politis. "Saya enggak bisa menyampaikan ke situ atau membenarkan ke situ. Tapi ini tidak lazim makanya ayo tingkatkan netralitas aparatur. Sehingga Pilkada ini betul berjalan baik dan kita tidak melihat ada keberpihakan pihak tertentu," tandasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Jenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah

Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.

Baca Selengkapnya
Pensiunan Jenderal TNI-Polri Turun Gunung Menangkan Ganjar-Mahfud di Jatim, Ada Eks Kapolri dan Mantan Anak Buah Prabowo

Pensiunan Jenderal TNI-Polri Turun Gunung Menangkan Ganjar-Mahfud di Jatim, Ada Eks Kapolri dan Mantan Anak Buah Prabowo

Ganjar mengapresiasi dukungan diberikan pensiunan jenderal TNI maupun Polri tersebut.

Baca Selengkapnya
Pensiunan Jenderal Polisi Bongkar Presiden SBY Pusing Pilih Kapolri pada 2008, Ada Calon yang Hobinya Merokok

Pensiunan Jenderal Polisi Bongkar Presiden SBY Pusing Pilih Kapolri pada 2008, Ada Calon yang Hobinya Merokok

Komjen Polisi (Purn) Oegroseno mengungkap rahasia saat dirinya masih mengabdi di Polri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Bukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu

Bukan TNI Polri, Ini adalah Garda Terdepan yang Mengawal KPU di Tahun Pemilu

Bukan TNI dan Polri, ini adalah satuan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal KPu di tahun pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar Siap Jalankan UU Pesantren Jika Menang Pilpres 2024

Ganjar Siap Jalankan UU Pesantren Jika Menang Pilpres 2024

Ganjar mengaku sudah berpengalaman menjalankan turunan UU Pesantren saat menjabat Gubernur Jateng.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024

Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya