Sekjen PAN: Kita Hormati Pandangan Amien Rais
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pendiri dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tentunya akan dihormati arah politiknya. Dia tak memungkiri pengaruh Amien Rais yang kuat selaku pendiri partai.
"Pak Amien pun mungkin beda dengan teman-teman yang lain, tapi tentu pandangan Pak Amein kita hormati. Beliau pendiri bagaimanapun juga pandangan Pak Amien kita hormati kita dengarkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).
Namun soal Kongres, dia mengatakan, berdasarkan aturan internal pemilik suara adalah DPW dan DPD. Eddy menyebut, di Kongres itu ada kedaulatan pemilik suara untuk pemilihan ketua umum.
"Kita wajib mendengarkan berdasarkan AD/ART para pemegang hak suara yaitu DPW dan DPD di situlah nanti kita lihat kedaulatan untuk pemilihan ketua umum ada di DPW di DPD," ujarnya.
Eddy menilai para kandidat meminta restu kepada pendiri merupakan hal yang biasa. Termasuk restu dari Amien Rais.
"Banyak yang datang juga tidak hanya ke pak Amien saja. Banyak memang ke pak Amien, tapi ada juga yang datang ke pak Hatta Rajasa, ada minta ke pak Sutrisno Bachir, untuk minta restu dan arahan," jelasnya.
Kader Merasa Diintimidasi Datangi Sekjen PAN
Eddy memastikan tidak ada penekanan oleh DPP kepada DPW dan DPD untuk mendukung petahana Zulkifli Hasan. Eddy mengatakan, yang merasa ada intimidasi untuk datang ke dirinya.
"Saya Sekjen partai di sini, saya mengelola organisasi, kalau memang ada silakan yang bersangkutan yang mengeluhkan itu datang ke saya, kita tindak lanjuti, kita telusuri," tegasnya.
Dia mengatakan, kalau ada yang melakukan intimidasi bakal ditindak. Dia menegaskan, tidak intimidasi dari kubu petahana Zulkifli Hasan.
"Dan siapa memang yang menekan atau mengintimidasi akan segera saya tindak. Jadi saya bisa pastikan tidak ada penekanan, tidak ada intimidasi dari pihak petahana atau pihak manapun juga, tidak ada," ungkapnya.
Eddy juga membantah ada pencopotan ketua DPW atau DPD. Dia mengatakan, kalau ada pencopotan itu karena yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak aktif atau melakukan perbuatan tercela. Keputusan itu pun kalau ada dilakukan secara transparan.
"Enggak ada, enggak ada yang kemudian kita ganti apalagi ganti massal dengan alasan yang mengada ada, tidak ada," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaAnies Dorong Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, PKS: Internal Belum Bahas Hal Tersebut
. Hingga saat ini, internal PKS belum membahas terkait ide hak angket ini. Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut," kata Kholid
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaCak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca Selengkapnya