Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, kasus hukum yang menimpa Setya Novanto bisa menjadi pelajaran bagi kader untuk menghindari praktik korupsi. Setnov telah divonis 15 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor terkait kasus korupsi e-KTP.

"Dan itu menjadi pembelajaran buat kader Golkar saat ini tentang kasus-kasus itu, mari kita bersepakat berikhtiar untuk menghindari hal-hal itu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Ditambahnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menggagas tagline Golkar bersih. Sehingga, kader Golkar diharapkan melaksanakan tagline dengan menjauhi korupsi dalam berpolitik.

"Apalagi dengan tagline yang diangkat oleh ketum kita bapak Airlangga Hartarto yaitu Golkar bersih, bangkit, maju dan menang," tegasnya.

"Nah kata-kata bersih ini lah yang harus menjadi karakter bagi setiap individu, kader Golkar untuk bagaimana berkiprah di dunia politik," sambung Lodewijk.

Atas nama Partai Golkar, Lodewijk berharap Setnov dan keluarga tabah dalam menyikapi vonis hakim tersebut. Golkar menghormati rencana Setnov mengajukan banding putusan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Dan kita beharap juga Pak Setnov dan keluarga tabah menerima itu. Dan andaikan masih ada upaya-upaya hukum yang lain tentunya itu akan berlanjut sehingga ya kita hormati hasil yang telah diputuskan pengadilan," tandasnya.

Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa Setya Novanto atas kasuskorupsi proyek KTP elektronik. Sidang putusan ini dipimpin Ketua majelis hakim sekaligus Ketua PN Jakpus Yanto dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Setya Novanto selama 15 tahun denda Rp 500 jita subsider 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis Novanto, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Selain itu, Novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke penyidik KPK.